Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto Soroti Kasus Korupsi di Pilwali Malang

Di Posting : 12 April 2018
Penulis : Ilyasi
Kategori : ,
Bagikan :

Foto : Prokota.com

PROKOTA, MALANG – Mantan Wakil Ketua KPK, Bibit Samad Rianto melaunching dan meresmikan Kantor Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Malang Raya di Jalan Candi Agung III Malang, Kamis siang (12/04). Acara yang dihadiri Bibit sebagai Ketua Umum GMPK tersebut berlangsung meriah dan sukses.

Pasca peresmian, dilanjutkan dengan diskusi terbatas bertajuk “Quo Vadis Pilkada Kota Malang: Menjaring Pemimpin Berintegritas”.

Selain Bibit Samad yang bertindak sebagai keynote speaker, hadir dua pembicara lain, yakni Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., (Ketua Dewan Penasehat GMPK Malang Raya, Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi) dan Gunadi Handoko, S.H., M.M., M.Hum., CLA. (Ketua Dewan Pengawas GMPK Malang Raya, Ketua DPC PERADI Malang).

Bibit mengatakan persoalan korupsi yang menimpa Kota Malang harus menjadi momentum agar Malang tak bernasib malang. “Jadikan bahan evaluasi, khususnya oleh legislatif dan eksekutif agar ke depan lebih baik pengelolaan keuangan daerahnya,” ujar Ketua Satgas Dana Desa Kemendes ini. “Idealnya calon Walikota dan belasan anggota DPRD berstatus tersangka itu legowo mengundurkan diri. Fokus pada masalah hukumnya. Dengan demikian partai politik mudah melakukan pergantian antar waktu (PAW). Sehingga tidak terjadi kekosongan pimpinan di tubuh legislatif. Juga, agar masyarakat bisa memilih pemimpin berintegritas” imbuh Bibit.

Senada dengan Bibit, Achmad Sodiki berpendapat apa yang terjadi pada legislatif dan eksekutif di Malang Kota sangat merugikan masyarakat. “Coba bayangkan, dua calon Walikota berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fatalnya, Undang-Undang kita mengatur tidak dibolehkannya seorang tersangka mengundurkan diri. Suka tidak suka, masyarakat dipaksa memilih calon walaupun berstatus tersangka dan ditahan KPK,” ungkap Sodiki.

Masih menurut mantan Hakim MK ini, hukum kita tergolong cacat di mana pembuat Undang-Undang tidak mampu mempredikasi kejadian seperti yang dialami Kota Malang di mana sejatinya mereka mengundurkan diri. “Masak seorang tersangka tidak boleh mengundurkan diri. Jika mundur dikenakan sanksi pidana dan perdata. Apa tidak gila ketentuan semacam ini? Harus ada terobosan baru. Agar roda pemerintahan berjalan dan masyarakat tak jadi korban,” harap Sodiki yang aktif mengajar di Fakultas Hukum Unisma dan Brawijaya ini.

Gunadi Handoko menambahkan partai politik sejatinya ikut bertanggung jawab jika kadernya tersangkut kasus korupsi. Betapa pun ia produk partai politik. “Namun, alih-alih ikut bertanggung jawab, partai politik terkadang kemudian menjelma demikian pragmatis sejak seseorang berproses sebagai bakal calon kepala daerah,” ucap Gunadi.

Gunadi menegaskan, sebelum menjadi calon wali kota saja sudah dibikin pusing dengan adanya mahar politik yang tinggi, jangan harap saat terpilih tidak korupsi. “Nah, jika sudah jelas disangka korupsi, tidak mengundurkan diri, masyarakat tetap harus memilih calon pemimpin yang secara hukum ada masalah, tentu ini tidak benar,” tegas Gunadi.

Diskusi yang dipimpin oleh Ketua GMPK Malang Raya, Abdul Aziz ini cukup menyita perhatian peserta. Pasalnya, tidak hanya aktivis anti korupsi yang aktif bertanya. Melainkan para wartawan, juga ikut angkat bicara. Tentu, hal ini merupakan angin segar bagi penguatan demokrasi, salah satunya peran serta media. Jika dulu lebih pada ikut aktif memberitakan, kini turun urun gagasan, bahkan lantang bersuara.

Sebelum diskusi terbatas ditutup oleh moderator, Aziz menyampaikan benang merah dan catatan GMPK Malang Raya terhadap kasus korupsi yang menerpa legislatif dan eksekutif Kota Malang. “Kejahatan itu tidak pernah berdiri sendiri. Pasti dilakukan oleh minimal dua pihak yang berkepentingan. Namanya pemufakatan jahat, sudah barang tentu ada yang merancang sesuatu guna memengaruhi sesuatu. Lakon praktek ini akrab disebut aktor intelektual. Selain itu, di sana ada yang momotifasi, ada pula yang menimati. Ketiganya tergolong korupsi” tuturnya.

Walhasil, lanjut Aziz jika ada penerima suap, tentu ada pemberi suap. Mereka kira, dengan dilakulan secara bersama-sama, tak mungkin timbul masalah hukum di kemudian hari. Sebaliknya, ternyata yang beramai-ramai itu memantik reaksi komisi anti rasuah. “Mari ikut aktif melakukan Ikhtiar pencegahan dan pemberantasan korupsi, khususnya di Kota Malang, Kabupaten Malang, dan Kota Batu, dengan melapor ke GMPK Malang Raya jika menemukan adanya dugaan korupsi,” tandas dia. (*)

Di Posting : 12 April 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga