MALANG | PROKOTA.COM — Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) IX Jawa Timur 2025 yang seharusnya menjadi ajang prestisius olahraga daerah justru menimbulkan tanda tanya besar bagi warga Kabupaten Malang.

Seperti yang saat ini disorot LSM ProDesa terkait dugaan kuat adanya ketidakwajaran dalam penggunaan anggaran yang mencapai Rp 24 miliar.

Alih-alih meriah dan menggugah semangat masyarakat, pelaksanaan Porprov terkesan ‘mati suri’ di ruang publik.

Tidak tampak geliat promosi, baliho, atau aktivitas yang mencerminkan euforia hajatan olahraga tingkat provinsi. Kondisi ini memicu kecurigaan terhadap efektivitas dan transparansi realisasi anggaran.

“Porprov ini seperti tidak ada gaungnya. Di Kabupaten Malang banner dan umbul-umbul sangat minim, padahal anggaran Rp 24 miliar sudah dikucurkan,” tegas Ahmad Khusaeri, Koordinator LSM ProDesa. Selasa (17/6/2025) kemarin.

ProDesa menyebut, perbandingan mencolok terlihat jika dibandingkan dengan Kota Malang yang sama-sama menjadi tuan rumah.

Di sana, nuansa Porprov jauh lebih terasa dengan spanduk terpampang di jalan-jalan utama, event pendamping ramai, dan antusiasme masyarakat terlihat nyata.

Di Kabupaten Malang? Sepi. Nyaris tanpa jejak penyelenggaraan.

Khusaeri menambahkan bahwa pihaknya menerima informasi terkait sejumlah rekanan yang memilih mundur dari kegiatan karena ketidakjelasan teknis maupun sistem pengadaan. Hal ini memperkuat dugaan bahwa anggaran besar tersebut tidak dikelola secara profesional dan transparan.

“Informasi yang kami terima juga menyebutkan ada rekanan yang mundur dari kegiatan ini. Ada apa sebenarnya?” ungkapnya penuh kecurigaan.

Salah satu titik kritis yang disorot adalah pengalokasian anggaran untuk cabang olahraga (cabor) tertentu. Hapkido, misalnya, Khusaeri melanjutkan, disebut menyerap anggaran hingga Rp 100 juta, jumlah yang dinilai tidak sepadan dengan skala dan kualitas pelaksanaan di lapangan.

“Kalau Hapkido saja bisa sampai Rp 100 juta, itu patut dipertanyakan. Taekwondo saja Rp 50 juta sudah bisa ramai dan profesional,” katanya membandingkan dua cabor serupa dari sisi besaran biaya dan hasil.

Atas berbagai kejanggalan ini, ProDesa menuntut Pemerintah Kabupaten Malang dan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) membuka data penggunaan anggaran secara detail, mulai dari skema pengadaan, pihak pelaksana, hingga laporan pertanggungjawaban setiap kegiatan.

“Kami akan terus pantau dan jika ditemukan indikasi kuat penyimpangan, akan kami bawa ke aparat penegak hukum,” tegas Khusaeri.

Kritik dari ProDesa menambah daftar panjang sorotan publik terhadap proyek-proyek anggaran besar yang minim pengawasan.

Jika benar ada ketidakwajaran, bukan hanya kredibilitas penyelenggara yang tercoreng, tapi juga kepercayaan masyarakat terhadap event olahraga yang seharusnya membangun semangat dan prestasi daerah.

Porprov Jatim 2025 di Kabupaten Malang masih punya waktu untuk membenahi wajahnya.

Namun tanpa keterbukaan dan tanggung jawab, angka miliaran rupiah itu bisa berakhir sebagai simbol pemborosan, bukan kebanggaan.