Waktu Sekarang

17 Juli 2025 06:24
Example 300x600

KPK Endus Celah Penyuapan atau Gratifikasi dalam Penerimaan Siswa Baru

Di Posting : 16 Juni 2025
Penulis : Agus Prasetyo
Kategori :
Bagikan :

Foto : Juru bicara KPK Budi Prasetyo

JAKARTA | PROKOTA .COM – KPK ( Komisi Pemberantasan Korupsi) mengendus adanya modus dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB).

Bahkan tak jarang marak siswa membuat prestasi palsu dengan memunculkan piagam penghargaan untuk di terima lewat jalur PPDB.

Bahkan salah satunya pura-pura menjadi tahfiz Al-Qur’an.

“Seringkali terbit piagam-piagam palsu untuk dapat masuk jalur prestasi. Dan untuk prestasi seperti tahfiz Al-Qur’an hanya terbatas bagi pemeluk agama tertentu dan belum mengakomodir seluruh pemeluk agama,” ujar juru bicara KPK Budi Prasetyo dalam rilisnya yang diterima awak media Senin (16/6/2025).

Baca Juga:  Bus Brimob Alami Kecelakaan Tunggal di Tol Pandaan-Malang, Sopir Bus Meninggal Dunia

Budi mengungkapkan memunculkan prestasi palsu dibutuhkan untuk mendapatkan kuota PPDB sekolah yang diincar para siswa.

Apabila jalur prestasi tak berhasil, pemberian uang menjadi solusi lain.

“Penyuapan, pemerasan atau gratifikasi pada penerimaan peserta didik baru atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB),” tutur Budi.

Tak hanya itu, calon peserta didik juga kerap mempermainkan aturan zonasi.

Salah satunya memisahkan diri dari kartu keluarga (KK) ke wilayah sekolah yang diincar.

Semisal untuk zonasi seringkali terjadi pemalsuan dokumen KK dan kartu tanda penduduk (KTP), melakukan perpindahan sementara (tahun 2025 zonasi diubah menjadi domisili).

Baca Juga:  Walikota Bebaskan Retribusi Pasar, Tarif Pelanggan PDAM gol I dan Rusunawa

Selain itu, kata Budi, KPK juga mengungkap modus calon siswa yang orang tuanya pegawai negeri.

Mereka biasanya memalsukan dokumen dengan dalih ada penugasan sementara.

“Untuk perpindahan tugas orang tua baru khusus aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sedangkan untuk orang tua yang bekerja swasta belum diakomodir,” urai Budi.

Budi menegaskan permainan kotor itu masih merajalela karena kurangnya transparansi dalam proses PPDB. Sehingga memunculkan adanya praktek-praktek terjadinya suap untuk memperkaya diri sendiri.

“Kurangnya transparansi kuota dan persyaratan dalam penerimaan peserta didik baru atau Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) sehingga membuka celah penyuapan, pemerasan atau gratifikasi,” pungkasnya. (Red)

Baca Juga:  Bung Edi : Extraordinary Berduyunnya Warga Bumi Arema Raih Herd Immunity Optimal Vaksinasi 2 DPD Partai Golkar Tembus 70%, Manfaat Puleh, Ekonomi Bangkit

 

 

banner 400x130
banner 400x130
Example 300x600
banner 400x130
banner 400x130
Di Posting : 16 Juni 2025

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga
© 2018 - 2025 All rights reserved​ | PT. PRO MEDIA CEMERLANG INDONESIA