MALANG | PROKOTA.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyayangkan aksi demontrasi mahasiswa dalam menyampaikan aspirasinya terkait UU TNI berakhir dengan anarkis dan pengrusakan fasilitas aset milik Pemkot yang terjadi Minggu (23/03/2025) Malam.

Bayu Rekso Aji, Ketua Komisi B DPRD Kota Malang mengungkapkan seharusnya aspirasi yang ingin disuarakan masyarakat dilakukan dengan aksi damai dan menitipkan poin-poin tuntutannya kepada wakil rakyat.

“Kami memahami bahwa ada aspirasi yang ingin disampaikan oleh masyarakat terkait UU TNI. Sebagai wakil rakyat, kami selalu terbuka untuk mendengar dan menyalurkan aspirasi ini ke pemerintah pusat,” terang Bayu. Senin (24/03/2025).

Menurutnya, sangat disayangkan bila peristiwa seperti ini harus terjadi. Sebab dampaknya juga akan dirasakan oleh masyarakat khususnya warga Kota Malang.

“Namun, kami juga mengajak semua pihak untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melakukan tindakan yang bisa merugikan kita bersama,” imbuhnya.

Bayu mengajak masyarakat bila ada aspirasi yang ingin disampaikan agar supaya menyampaikannya dengan cara damai dan berkoordinasi untuk bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik.

“Mari kita sampaikan pendapat dengan damai, karena tujuan kita semua adalah mencari solusi terbaik bagi bangsa ini. DPRD Kota Malang siap menjadi jembatan komunikasi agar suara masyarakat bisa tersampaikan dengan baik,” pungkasnya.

Sementara itu, Eko Herdiyanto, Ketua Komisi D menyampaikan hal serupa terkait aksi demo yang berakhir anarkis tersebut sangat disayangkan dengan rusaknya aset properti Pemkot Malang.

“Terkait demo itu, saya pribadi agak prihatin dengan pengrusakan aset properti Pemkot. yang notabennya bersumber dari uang rakyat,” terangnya.

Menurutnya, demo yang dilakukan diluar jam kerja itu juga terkesan sudah diskenariokan untuk terjadinya tindakan anarkis.

“Dan jujur saja kami juga tidak dapat info dan konfirmasi perihal demo yang sengaja dilakukan pada saat di luar jam/hari kerja,” lanjut Eko.

Eko menilai bahwa aksi yang ditujukan untuk menyuarakan aspirasi terakit UU TNI yang berakhir dengan anarkis ini dianggapnya kurang tepat.

“Jadi iya biarlah warga masyarakat yang bisa menilai sendiri akan action demo yang agak anarkis itu,” pungkasnya.