MALANG | PROKOTA.COM – Seruan aksi serentak dengan (TAGAR) #INDONESIA GELAP juga terjadi di Kota Malang Selasa (18/2/2025).

Ribuan peserta aksi unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Sipil Malang Raya mendatangi kantor DPRD Kota Malang.

Dengan melakukan long march dari Stadion Gajayana Malang, massa aksi akhirnya tiba di depan Gedung DPRD Kota Malang sekitar pukul 12.45 WIB. Mereka terlihat kompak menggunakan dresscode warna hitam.

Aksi demonstrasi yang mengusung tema INDONESIA GELAP ini merupakan aksi lanjutan yang dilakukan dalam skala nasional.

Karena sebelumnya Senin (17/2/2025) telah digelar aksi serupa seperti di Surabaya dan Jakarta.

Saat aksi berlangsung, terlihat beberapa aksi massa menenteng poster bernada kritikan terhadap berbagai kebijakan Presiden dan Wakil Presiden RI, Prabowo- Gibran.

Seperti efisiensi anggaran hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Massa aksi pun berorasi. Bahkan ada beberapa massa membakar ban tepat di depan gerbang masuk gedung DPRD Kota Malang.

Terlihat gedung DPRD tertutup rapat dan dijaga ratusan aparat kepolisian.

Tak hanya itu, mereka juga membakar foto Presiden dan Wakil Presiden RI.

“Jangan diam, lawan” teriak massa aksi.

Massa juga mulai berteriak meminta wakil rakyat atau anggota DPRD Kota Malang untuk segera membuka gerbang pintu kantor DPRD Kota Malang.

“Buka, buka, buka pintunya! Buka pintunya, sekarang juga!,”

Di depan Gedung DPRD, mereka menunjukkan aksi teatrikal dengan posisi badan tengkurap, sebagai wujud rendahnya harapan sebuah kesejahteraan.

Dalam aksinya Merekapun juga menyanyikan lagu ‘Tanah Airku’.

Sedangkan massa aksi menyampaikan 14 poin tuntutan dalam massa aksi tersebut:

1. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap rakyat.

2. Prioritaskan Anggaran Pendidikan agar sesuai dengan Amanat Konstitusi.

3.Prioritaskan Anggaran Kesehatan dengan tidak memotong Anggaran Kesehatan.

4. Menuntut Pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis, karena tidak tepat sasaran dan Memberatkan Anggaran.

5. Hentikan Militerisasi dan Represifitas Aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI & POLRI.

6. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara Rakyat dan Lingkungan serta cabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.

7. Usut Tuntas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan masa kini, Adili Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara wajib menjamin hak Rakyat.

8. Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan penuhi hak korban serta hak keluarga korban.

9. Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.

10. Tolak Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara (minerba).

11. Berikan Perlindungan dan Jaminan Pegawai dan Pekerja serta Hentikan Politik Upah Murah.

12. Tangkap dan Miskinkan Koruptor dan Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.

13. Rampingkan Kabinet Gemuk dan Revisi UU Kementerian demi Efisiensi Anggaran

14. Hentikan Liberalisasi Agraria dan wujudkan Reforma Agraria sejati serta Sahkan Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.

“Poin-poin tuntutan itu berdasarkan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025,” ujar Daniel Alexandre, perwakilan massa aksi.

Massa aksi pun ditemui Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita yang juga ditemani sejumlah perwakilan fraksi lainnya juga keluar menemui massa aksi

“Saya sudah menunggu teman-teman sejak pukul 09.00 pagi. Saat ini ada tujuh fraksi yang hadir,” kata Amithya saat menemui pendemo.

Amithya menegaskan siap menemui teman-teman massa aksi untuk menyusun bersama narasi tuntutan.

Namun hal tersebut tidak membuat puas massa aksi. Mereka justru meminta untuk ditemui di tempat yang layak.

Sayangnya kericuhan pun tak dapat terhindarkan dengan massa aksi yang melakukan pelemparan benda – benda apa saja yang ada didekatnya

Kericuhan berlangsung hanya sebentar. Setelah itu aksi massa kembali lanjut berorasi, perwakilan pendemo beraudiensi di dalam gedung.

Setelah ada titik temu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya didampingi wakil dan sejumlah anggota dewan meski ditengah guyuran hujan tetap berinisiatif menemui para pendemo di luar gedung DPRD.
“Apa yang menjadi tuntutan teman teman massa aksi akan kami sampaikan ke pusat,” pjngkas politisi PDIP ini. (ayub)