KEPANJEN | PROKOTA.COM – Polemik terkait pengelolaan parkir di RSUD Kanjuruhan dan transparansi soal minimarket Alfamart terus melebar.

Karena terus berpolemik dan tak kunjung ada solusi, Pusdek (Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik) yang mengadvokasi warga Desa Panggungrejo dan pedagang UMKM di lingkungan RSUD Kanjuruhan mengawal kasus hingga membawa permasalahan tersebut ke DPRD Kabupaten Malang.

Tujuannya agar para wakil rakyat ikut membantu menyelesaikan polemik tersebut.

Harapan itu akhirnya muncul, setelah ketua DPRD Kabupaten Malang Darmadi merespon surat pengaduan PuSdek dan menjadwalkan agenda koordinasi dalam menyelesaikan polemik di RSUD Kanjuruhan terkait pengelolaan parkir dan transparansi soal keberadaan ritel modern Alfamart.
“Ya kami sudah menerima surat balasan dari pak ketua DPRD. Siang nanti jam 1 diagendakan untuk hearing (dengar pendapat),” ujar Direktur Eksekutif Asep Suriaman kepada PROKOTA.COM.

Seperti diberitakan, warga Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur tetap menolak kebijakan RSUD Kanjuruhan yang hendak mengalihkan pengelolaan parkir ke pihak ketiga.

Tak hanya itu, warga juga mensinyalir adanya toko modern atau minimarket didalam RSUD Kanjuruhan yang diduga belum ada izin usahanya.

Akibat minimarket ini beberapa PKL didepan RSUD menjadi sepi pembeli.

Ini menindaklanjuti aksi warga Desa Panggungrejo yang sebelumnya menggelar demo di depan gedung RSUD Kanjuruhan pada Selasa, 17 September 2024 lalu.

“Demo ini tujuannya menolak pengalihan lahan parkir, yang kedua masalah PKL (pedagang kaki lima) yang tidak bisa masuk, kenapa kok malah ada Alfamart di dalam RSUD ini,” ucap perwakilan pemuda Panggungrejo, Sariful Majid, di sela-sela aksi.

Asep menceritakan ada salah satu perusahaan Pengelolaan Parkir PT Indo Parkir Utama atau Juragan Parkir 55 mendapat tawaran untuk mengelola parkiran RSUD tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 2024, Manajemen RSUD Kanjuruhan memberikan pemberitahuan presentasi terhadap PT Indo Parkir Utama.

Surat pemberitahuan presentasi bernomor 100.3.7.1/1291/35.07.302.101/2024.

Diketahui saat itu, perusahaan tersebut telah menjalankan presentasi dengan sebaik mungkin dan sesuai aturan.

Pihak manajemen dan Direksi RSUD Kanjuruhan, juga telah menyiratkan bahwa pengelolaan parkir dilakukan atas penunjukan.
Artinya bukan dilakukan secara lelang.

Namun, pada bulan Agustus 2024, pihak Manajemen RSUD Kanjuruhan mengeluarkan Berita Acara Rapat Finalisasi Pengelolaan Parkir RSUD Kanjuruhan bernomor 000.1.11/2221/35.07.302.101/2024.

Dalam berita acara itu diketahui bahwasanya pengelolaan parkir dilakukan secara lelang.

Masih dalam berita acara itu, selain PT Indo Parkir Utama ternyata ada tiga perusahaan lainnya yang diklaim mengajukan penawaran kerjasama.

Yakni CV Sinar Parkir Jaya, PT Ratana Permata Mulia (Smart Service) dan PT Anugerah Bina Karya (EZ Service).

Sedangkan yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT Anugerah Bina Karya atau EZ Service.

“Berita acara itu ditandatangani Wakil Direktur Administrasi RSUD Kanjuruhan Yudiono, Plt Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Kanjuruhan Baruna Firmansyah serta para pejabat lainnya di RSUD Kanjuruhan tersebut,” beber Asep.

Melihat kronologi ini, lanjut Asep pihaknya menduga proses lelang pengelolaan parkir RSUD terkesan ada kongkalikong atau akal-akalan.

Terkait audensi atau hearing dengan DPRD Kabupaten Malang Asep menegaskan pihaknya menuntut adanya lelang ulang Terkait pengelolaan parkir di RSUD Kanjuruhan. Sebab ada dugaan kuat lelang yang sudah dilakukan pihak RSUD Kanjuruhan ada KONGKALIKONG.
“Demikian juga jika nanti minimarket Alfamart pihak RSUD tidak bisa menunjukkan izinnya ya harus ditutup. Biar tidak mematikan usaha para pedagang yang selama ini sudah berjualan di lingkungan RSUD Kajuruhan,” tandas Asep. (gus)

EDITOR : Sam Agus