MALANG | PROKOTA.COM – Netralitas Aparat Penegak Hukum (APH) tengah menjadi sorotan masyarakat menjelang pelaksanaan pilkada.

Hal inilah membuat sejumlah tokoh ulama mendatangi Mapolresta Malang Kota.

Tujuannya tak lain untuk menyampaikan aspirasi dalam mewujudkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kota Malang yang aman, damai, jujur, dan adil, Sabtu (23/11/2024).

Ustad Yahya Hadi Susilo, salah satu perwakilan mengatakan ulama juga bagian dari masyarakat Kota Malang.

Tentunya mengharapkan pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan aman, lancar, jujur dan adil.

“Kami sebagai bagian dari Kota Malang dari unsur ulama berharap pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Ustad Yahya.

Selain menyampaikan aspirasi, kata Ustad Yahya, pihaknya juga mendoakan agar pelaksanaan Pilkada dapat berlangsung dengan aman, damai, lancar, jujur dan adil.

Hal senada juga dikatakan Buya Nursalim.

Buya Nursalim mengatakan dirinya banyak menerima informasi dari para jamaah atau umat terkait pelaksanaan Pilkada di Kota Malang soal netralitas APH.

“Kemana lagi kalau bukan ke pihak kepolisian yang berwenang mengatur keamanan dan kondusivitas wilayah Kota Malang. Jadi harus kondusif lho ya,” tuturnya.

Buya Nursalim menegaskan pi hanya berharap tidak terjadi tindakan-tindakan yang mencederai demokrasi di Kota Malang sehingga berdampak suasana tidak kondusif.

Para ulama hanya menginginkan Pilkada di Kota Malang ini berjalan sesuai aturan yang ada.

“Kami mengharapkan aparat penegak hukum (APH) dapat bersikap netral sebagaimana semestinya yang telah diatur oleh undang-undang yang berlaku,” Harap Buya Nursalim.

Dalam kesempatan itu, kedatangan para tokoh ulama ini hanya ditemui oleh Kasatintelkan Polresta Malang Kota Kompol Ferry Dharmawan.

Sebab Kapolresta Malang Kota Kombes Nanang Haryono sedang ada tugas mendadak di luar kota.

Ferry Dharmawan mengungkapkan pihaknya sebagai aparatur penegak hukum (APH) sangat mengapresiasi masukan dari para ulama dan tokoh agama Kota Malang.

“Kami sebagai aparat penegak hukum (APH) tidak dapat bekerja sendiri. Jadi kami membutuhkan peran dari para ulama dan tokoh agama untuk turut menjaga kondusivitas wilayah di Kota Malang,” ucap Ferry.

Ferry menegaskan pihaknya dalam menjalnan tugas berpegang pada TR Kapolri.

“Kami sebagai aparat penegak hukum harus tetap netral,” tandas Ferry. (rul/gus)

EDITOR : Sam Agus