MALANG | PROKOTA.COM -jelang pencoblosan pada 27 November 2024 mendatang, Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Publik (PuSDeK) Kabupaten Malang meminta KPU menganulir pencalonan Sanusi-Latifah.

Direktur Pusat Studi Demokrasi dan Kebijakan Poublik (PuSDeK) Asep Suriaman meminta KPU untuk membatalkan pencalonan Sanusi-Latifah sesuai Putusan MK Nomor 129/PUU-XXII/2024 tentang Massa Jabatan Kepala Daerah dihitung sejak menjabat bukan sejak dilantik berdasarkan PKPU/8/2024.

Perlu di ketahui Sanusi menjadi Bupati Malang Sejak 17 September 2019 – 16 Februari 2021 (periode pertama dan diperiode kedua Sanusi menjadi Bupati sejak 26 Februari 2021 – 25 Februari 2026.

Jadi Sanusi sudah 2 periode menjadi Bupati Malang.

Asep menegaskan MK dengan jelas menyatakan perhitungan masa jabatan kepala daerah dihitung berdasarkan masa jabatan sejak menjabat, bukan berdasarkan sejak dilantik seperti yang dituangkan PKPU Nomor 8 tahun 2024.

Jadi berdasarkan putusan MK nomor 129/ PUU-XXII/2024 jelas dikatakan masa jabatan kepala daerah dihitung sejak menjabat bukan sejak dilantik, berarti paslon nomor urut 01 (Sanusi) telah masuk 3 periode yakni telah menjabat dan tidak bisa mencalon lagi menjadi Bupati. Dengan kata lain, PKPU harus tunduk terhadap putusan MK

Pada halaman 68 Putusan MK, di situ MK menyatakan penghitungan masa jabatan bukan dihitung sejak pelantikan tapi sejak menjabat secara faktual, rill dan nyata

Dibatalkan atau tidaknya oleh KPU, pasangan Sanusi-Latifah sebenarnya sudah batal demi hukum, artinya Sanusi-Latifah tidak bisa dilantik kalaupun menang dan suara yang diberikan masyarakat sia-siap.

“Berdasarkan itu kami minta KPU agar menganulir meloloskan Sanusi-Latifah di Pilbup Malang ini,” ucap Asep. (gus)