KEPANJEN | PROKOTA.COM – Pengelolaan parkir di RSUD Kanjuruhan kembali bergejolak.

Penyebabnya warga Desa Panggungrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur tetap menolak kebijakan RSUD Kanjuruhan yang hendak mengalihkan pengelolaan parkir ke pihak ketiga.

Tak hanya itu, warga juga mensinyalir adanya toko modern atau minimarket didalam RSUD Kanjuruhan yang diduga belum ada izin usahanya.

Akibat minimarket ini beberapa PKL didepan RSUD menjadi sepi pembeli.

Ini menindaklanjuti aksi warga Desa Panggungrejo yang sebelumnya menggelar demo di depan gedung RSUD Kanjuruhan pada Selasa, 17 September 2024 lalu.

Seperti diketahui, demo ini untuk menyuarakan protes kepada pihak rumah sakit yang dinilai tidak pernah memperhatikan warga setempat.

“Demo ini tujuannya menolak pengalihan lahan parkir, yang kedua masalah PKL (pedagang kaki lima) yang tidak bisa masuk, kenapa kok malah ada Alfamart di dalam RSUD ini,” ucap perwakilan pemuda Panggungrejo, Sariful Majid, di sela-sela aksi.

PUSDEK MENDUGA ADA KONGKALIKONG DALAM PROSES LELANG PARKIR

Sementara itu, Asep Suriaman Direktur PusDek yang ikut mengadvokasi warga Desa Panggungrejo menambahkan pihak RSUD Kanjuruhan berniat melakukan mediasi untuk menggelar pertemuan dengan warga Panggungrejo terkait penyelesaian soal parkir.

Akan tetapi pihak warga menolak dan hanya membalas permohonan RSUD Kanjuruhan dengan mengirimkan surat. “Warga menolak dan hanya mau dilakukan mediasi oleh DPRD Kabupaten Malang,” kata Asep usai bertemu dengan pihak RSUD Kanjuruhan Rabu siang (25/9/2024).

Asep menceritakan ada salah satu perusahaan Pengelolaan Parkir PT Indo Parkir Utama atau Juragan Parkir 55 mendapat tawaran untuk mengelola parkiran RSUD tersebut.

Pada tanggal 28 Mei 2024, Manajemen RSUD Kanjuruhan memberikan pemberitahuan presentasi terhadap PT Indo Parkir Utama.

Surat pemberitahuan presentasi bernomor 100.3.7.1/1291/35.07.302.101/2024.

Diketahui saat itu, perusahaan tersebut telah menjalankan presentasi dengan sebaik mungkin dan sesuai aturan.

Pihak manajemen dan Direksi RSUD Kanjuruhan, juga telah menyiratkan bahwa pengelolaan parkir dilakukan atas penunjukan.
Artinya bukan dilakukan secara lelang.

Namun, pada bulan Agustus 2024, pihak Manajemen RSUD Kanjuruhan mengeluarkan Berita Acara Rapat Finalisasi Pengelolaan Parkir RSUD Kanjuruhan bernomor 000.1.11/2221/35.07.302.101/2024.

Dalam berita acara itu diketahui bahwasanya pengelolaan parkir dilakukan secara lelang.

Masih dalam berita acara itu, selain PT Indo Parkir Utama ternyata ada tiga perusahaan lainnya yang diklaim mengajukan penawaran kerjasama.

Yakni CV Sinar Parkir Jaya, PT Ratana Permata Mulia (Smart Service) dan PT Anugerah Bina Karya (EZ Service).

Sedangkan yang ditunjuk sebagai pemenang adalah PT Anugerah Bina Karya atau EZ Service.

“Berita acara itu ditandatangani Wakil Direktur Administrasi RSUD Kanjuruhan Yudiono, Plt Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian RSUD Kanjuruhan Baruna Firmansyah serta para pejabat lainnya di RSUD Kanjuruhan tersebut,” beber Asep.

Melihat kronologi ini, lanjut Asep pihaknya menduga proses lelang pengelolaan parkir RSUD terkesan ada kongkalikong atau akal-akalan.

Seharusnya, kalau memang ada lelang, kata Asep, seharusnya warga Desa Panggungrejo melalui BumDes juga diberikan kesempatan untuk ikut lelang.

Hal ini dilakukan sebentuk bentuk perhatian warga setempat sehingga warga Desa Panggungrejo juga ikut merasa memiliki dan menjaga nama RSUD Kanjuruhan.

Karena warga juga ikut terlibat langsung dalam pengelolaan parkir di RSUD Kanjuruhan.
“Tadi kami kirimkan surat balasan ke RSUD, intinya tetap menolak proses pengalihan pengelolaan parkir ke pihak ketiga,” tandas Asep. (gus)

EDITOR : Sam Agus