Waktu Sekarang

23 April 2025 11:38
Example 300x600

Hadiri Rakor Pilkada Serentak, Pj Wali Kota Iwan Kurniawan Tegaskan ASN Harus Netral

Di Posting : 21 Agustus 2024
Penulis : Agus Prasetyo
Kategori :
Bagikan :

Foto : Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan saat mengkuti rakor persiapan pilkada serentak di Hotel Royal Ambarukmo Yogjakarta

YOGJAKARTA | PROKOTA.COM – Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, ST, MM menghadiri Rapat Koordinasi Kesiapan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Wilayah Jawa Rabu pada (21/08/2024) di Hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta.

Dalam kesempatan itu, Iwan Kurniawan mendapatkan Arahan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto.

Hadi menghimbau pada Pemerintah Daerah untuk dapat menjaga stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan agar situasi dapat tetap dalam keadaan kondusif dan terkendali menjelang pilkada.

Menanggapi itu, Iwan Kurniawan menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Malang untuk bersama-sama menyukseskan Pilkada serentak tahun 2024 ini.

“Untuk seluruh warga Kota Malang, saya menghimbau agar ikut serta mensukseskan Pilkada Serentak Tahun 2024, dengan bersama-sama menjaga stabilitas politik, hukum dan keamanan. Jaga persatuan dan kesatuan dengan saling menghormati dan menghargai perbedaan,” pesan Pj Iwan Kurniawan mengutip rilis Bagian Prokompim Setda Kota Malang.

Iwan Kurniawan, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan fasilitasi Pilkada.

Sehingga perlu melakukan langkah-langkah strategi dalam rangka mengoptimalkan mengoptimalkan elemen pemerintahan yang terdekat dengan penyelenggara Pilkada termasuk juga dengan ketersediaan anggaran, hal ini juga sejalan dengan Arahan Menko Polhukam.

“Fasilitasi ini penting dan harus menjadi perhatian Pemkot Malang agar Pilkada dapat berjalan sesuai dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan,” ujar Iwan Kurniawan.

Berdasarkan data yang ada, tercatat Pemkot Malang juga telah menyerahkan 100 persen anggaran dana hibah Pilkada 2024 kepada KPU, Bawaslu, Kepolisian dan TNI sebagai salah satu bentuk fasilitasi pemerintah daerah, dengan besaran sebagai berikut :

KPU : Rp. 55.294.478.400,-
Bawaslu : Rp. 28.066.758.200,-
Kepolisian : Rp. 5.754.815.000,-
TNI : Rp. 2.146.500.000,-

Salah satu poin penting lainnya yang juga disampaikan Menko Polhukam adalah pentingnya menjaga netralitas TNI, Polri, dan ASN.

“Mengutip pesan Bapak Menko Polhukam bahwa penting menjaga netralitas TNI, Polri dan ASN. Nilai-nilai netralitas harus ditanamkan dalam diri masing-masing individu dan menjadi sebuah budaya serta kesadaran pribadi agar Pilkada dapat berkualitas dan berintegritas serta memiliki legitimasi di mata masyarakat. Saya sangat setuju dengan pesan Pak Menko, makanya mari kita jaga netralitas ASN Kota Malang,” Beber mantan Pj Lebak Banten ini.

Untuk itu, lanjut Iwan dirinya berharap agar seluruh ASN Kota Malang dapat menjaga netralitasnya agar Pilkada di Kota Malang dapat berjalan dengan aman dan lancar.

“Saya mengajak seluruh ASN untuk tetap netral dan sama-sama mengawal jalannya Pilkada di Kota Malang” tutur Iwan.

Sekadar informasi, acara rakornas tersebut dihadiri oleh Menko Polhukam selaku keynote speaker, dan para narsum dari Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, Mabes TNI, Mabes Polri, BSSN; serta diikuti oleh para Kepala Daerah dan Forkopimda, KPU, Bawaslu, perwakilan parpol dan tokoh masyarakat Propinsi dan Kota / Kabupaten se wilayah Jawa. (cup/gus/prokompim)

EDITOR : Sam Agus

 

banner 400x130
banner 400x130
Example 300x600
banner 400x130
banner 400x130
Di Posting : 21 Agustus 2024

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga
© 2018 - 2025 All rights reserved​ | PT. PRO MEDIA CEMERLANG INDONESIA