Waktu Sekarang

23 April 2025 00:00
Example 300x600

Luar Biasa, Wahyu Hidayat Masuk dalam 6 Besar Pj Wali Kota yang mendapatkan Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024

Di Posting : 8 Agustus 2024
Penulis : Agus Prasetyo
Kategori :
Bagikan :

Foto : Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat memberikan paparan dihadapan dewan juri di Jakarta (8/8/2024)

MALANG|PROKOTA.COM – Kepemimpinan Pj. Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM dalam menjalankan roda pemerintahan di Kota Malang mendapatkan apresiasi dan dinilai berhasil oleh Kemendagri RI.

Seperti diketahui Wahyu Hidayat dilantik sebagai Pj Wali Kota Malang dan resmi menjalankan tugasnya memimpin Kota Malang sejak 24 September 2023.

Wahyu Hidayat menjadi salah satu dari enam Wali Kota se-Indonesia yang terpilih masuk dalam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah Tahun 2024.

Bahkan Wahyu Hidayat masuk di tiga kategori di ajang apresiasi yang diselenggarakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI bersama salah satu media nasional di Jakarta.

Tiga kategori tersebut adalah kategori kesejahteraan rakyat, kategori pelayanan publik, dan kategori ekonomi daerah.

Wahyu Hidayat juga harus mengikuti tahapan pemaparan di hadapan para juri di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Adapun dewan juri diantaranya Sekretaris Inspektur Jenderal Kemendagri, Ahmad Husin, Staf Ahli Materi PAN RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Drs. H. Jufri Rahman M.S., Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih, S.H., M. Hum., Peneliti Utama Politik RI, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., dan Direktur Urama Tempo Media Group, Arif Zulkifli

Adapun tiga hal yang menjadi fokus dalam pemaparan di Jakarta yakni pertama soal kesejahteraan rakyat seperti pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran, kesehatan dan penanganan stunting.

“Sedangkan untuk agenda strategis Kota Malang kami tuangkan dalam program 4 Sehat 5 Sempurna, yakni pengendalian inflasi, penanganan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, kemudahan berusaha dan transformasi pelayananan publik serta ekonomi kreatif dan penguatan daya saing daerah,” ujar Wahyu Hidayat.

“Bahkan tingkat kemiskinan Kota Malang terendah dalam dekade terakhir. Secara komparatif terendah kedua se-Jawa Timur dan jauh di bawah angka nasional,” sambung Wahyu Hidayat kepada awak media.

Wahyu membeberkan langkah konkrit penanganan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem salah satunya melalui inovasi pendataan kesejahteraan sosial PDKTSAM Reborn sebagai upaya ketepatan sasaran penanganan dan penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari tahapan yang paling dasar.

Inovasi yang dinilai sebagai salah satu faktor penting keberhasilan menurunkan kemiskinan dengan fitur updating data sasaran by name by address by need berbasis geospasial yang turut menuai apresiasi dari dewan juri.

“Alhamdulillah hari ini Kota Malang menerima penghargaan UHC. Penanganan stunting dilakukan secara kolaboratif melalui pendekatan crosscutting program dan kegiatan melibatkan perangkat daerah terkait dalam intervensi spesifik, sensitif dan pilar,” tutur mantan Sekda Kabupaten Malang ini.

Kedua, lanjut Wahyu soal pelayanan publik, Kota Malang telah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka.

Berbagai upaya dalam layanan perizinan, non-perizinan, kemudahan berusaha, pajak daerah, administrasi kependudukan, terus dikuatkan.

Pemkot Malang juga telah me-launching aplikasi Malang Mbois versi 1.0 sebagai inovasi Portal Tunggal Layanan Publik
Terintegrasi.

Inovasi lainnya termasuk program Ngombe STMJ (Ngobrol Mbois Ilakes – Senam Tahes Mbois Jumat) yang menjadi media berdialog langsung dengan warga menjaring aspirasi sekaligus menyehatkan badan dengan senam bersama.

Dan yang ketiga, kata Wahyu soal ekonomi daerah yang meliputi pengendalian inflasi, optimalisasi BUMD, serta mendorong UMKM naik kelas melalui program Kemis Mbois dan Sahabat UMKM. “Mudah mudahan apa yang kami sampaikan adalah yang terbaik, dan semua untuk masyarakat Kota Malang,” pungkasnya.

Terpilihnya Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat sebagai finalis di ajang ini setelah melalui serangkaian penilaian kinerja berdasarkan gabungan dari indeks kinerja sepuluh indikator prioritas dari data Inspektorat Jenderal Kemendagri, survei persepsi publik yang diselenggarakan salah satu media nasional, dan penilaian oleh Dewan Juri.

Kriteria Pj. Kepala Daerah yang diikutsertakan adalah yang sudah dilakukan evaluasi kinerja oleh Inspektorat Jenderal Kemendagri pada dua triwulan terakhir selama periode 2023-2024. (gus/cup/pim)

EDITOR : Sam Agus

banner 400x130
banner 400x130
Example 300x600
banner 400x130
banner 400x130
Di Posting : 8 Agustus 2024

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga
© 2018 - 2025 All rights reserved​ | PT. PRO MEDIA CEMERLANG INDONESIA