MALANG|PROKOTA.COM – Komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberikan jaminan kesehatan kepada warga Kota Malang diganjar anugerah penghargaan Universal Health Coverage (UHC).

Penghargaan inipun diterima langsung oleh Pj. Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM di Jakarta, Kamis (8/8/2024)

Penghargaan UHC Award 2024 ini diterimakan kepada 33 provinsi dan 452 kabupaten/kota atas dedikasi dan komitmennya yang tinggi dalam mewujudkan UHC.

Adapun cakupannya perlindungan kepesertaan Program JKN minimal 95% dari jumlah total penduduk.

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Malang, per 1 Agustus 2024 capaian UHC Kota Malang telah mencapai 107,5%, meningkat dari 107,01% (1 Desember 2023) dan 106,5% (1 Desember 2022).

Selain itu, hingga 1 Agustus 2024 tercatat sebanyak 844.252 orang (95,85%) menjadi peserta aktif JKN, angka ini naik dibandingkan Desember 2023 yang berada pada angka 832.611 orang.

Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia K. H. Ma’ruf Amin yang hadir sekaligus menyerahkan penghargaan mengatakan UHC menjadi sebuah konsep pembangunan kesehatan global yang memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, bermutu, serta tanpa hambatan finansial.

Per 1 Agustus 2024, kata Ma’ruf jumlah peserta JKN-KIS telah mencapai 275 juta jiwa atau lebih dari 98% dari total penduduk Indonesia. Ini merupakan hasil sinergi dan kolaborasi antara BPJS Kesehatan, kementerian/lembaga, dan juga seluruh pemerintah daerah.

Wapres juga mendorong seluruh pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan peserta aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh. Wapres pun memotivasi daerah-daerah yang belum bisa mencapai target untuk sebisa mungkin dapat melakukan akselerasi pencapaian UHC. “Dukung optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat,” tegas dia.

Sementara itu, Pj. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan kesehatan menjadi hal penting dalam pembangunan berkelanjutan.

Mengingat sektor kesehatan menjadi salah satu hal utama yang menjadi perhatian pemerintah. “Tentu kita ingin semua warga bisa mendapat akses pelayanan kesehatan dengan layak dan mudah, sehingga harapannya dapat meningkatkan derajat kesehatan warga. Salah satunya melalui perlindungan jaminan kesehatan. Maka kita terus dorong agar
semakin banyak warga masyarakat yang jadi peserta (JKN),” kata Wahyu.

Wahyu membeberkan komitmen peningkatan kualitas dan kemudahan akses pelayanan kesehatan ini juga diperkuat dengan kebijakan anggaran untuk kepesertaan JKN segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Bahkan sekitar 40% peserta JKN di Kota Malang merupakan peserta yang dibiayai oleh Pemerintah Kota Malang melalui pendanaan APBD.

Pada 1 Agustus 2024 tercatat jumlah peserta aktif PBI APBD sejumlah 366.194 orang dengan alokasi anggaran Rp171.328.184.517,00.

Untuk menunjang pelayanan BPJS Kesehatan kepada masyarakat, lanjut Wahyu, Pemkot Malang juga telah meluncurkan aplikasi E-JKN Cekat.

Lewat aplikasi layanan kepesertaan JKN bagi warga Kota Malang yang dilakukan secara Cepat, Efektif, Akurat, dan Terpadu.

Aplikasi tersebut bisa digunakan untuk melakukan pengajuan dan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Malang.

Dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan warga, Kota Malang juga telah didukung fasilitas kesehatan yang memadai.

“Di Kota Malang saat ini ada RSUD Terakreditasi Paripurna sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit Kemenkes (Starkes) yang didukung dengan 16 puskesmas, 33 puskesmas pembantu, dan satu labkesda,” tandas Wahyu. (Rul/Gus/pim)

EDITOR : Sam Agus