MALANG|PROKOTA.COM – Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menghadiri Rapat Paripurna terkait Penyampaian Jawaban Pj. Wali Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2024 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Rabu (7/8/2024) berjalan lancar.

Dalam paripurna tersebut Wahyu Hidayat menyampaikan 58 jawaban.

Wahyu mengatakan apa yang dirancang semuanya sudah tercatat dan terdokumentasi dalam Ranperda P-APBD dan sudah didistribusikan kepada jajaran DPRD Kota Malang.

Selanjutnya akan diperdalam lagi dalam pembahasan di Badan Anggaran dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

“Ini hanya sebagian jawaban dari Pandangan Umum Fraksi kemarin dan nanti akan dibahas lebih lanjut antara Banggar dan TAPD,” ujar Wahyu Hidayat seusai paripurna.

Terkait adanya pertanyaan terkait deflasi kata Wahyu memang terjadi sebagai tanda melemahnya daya beli masyarakat.

Wahyu menegaskan jajaran Pemerintah Kota Malang itu memastikan bahwa hal itu masih terkendali. “Deflasi Kota Malang masih terukur, masih dalam koridor yang aman terkendali,” beber mantan Sekda Kabupaten Malang ini.

Untuk mengatasi hal itu, lanjut Wahyu beberapa langkah yang dilakukan Pemerintah Kota Malang bersama TPID Kota Malang untuk mengendalikan inflasi diantaranya adalah melakukan kerja sama dengan pihak-pihak terkait serta kerja sama antardaerah (KAD).

Selain itu pemantauan stabilitas dan harga komoditas serta program pengendalian inflasi juga dilakukan.

Swdangkan terkait KAD, diutarakannya bahwa Perjanjian Kerja Sama (PKS) telah dilakukan dengan Kabupaten Probolinggo untuk komoditas bawang merah, dan Lumajang untuk komoditas cabai. “KAD dilakukan karena cabai dan bawang merah kerap menyebabkan penyumbang inflasi,” tandas Wahyu. (riz/gus/prokompim)