MALANG|PROKOTA.COM – “Ini membuat pakta integritas, kenetralan ASN, terlebih sebentar lagi kan sudah mulai proses-proses tahapan di Pemilu. Baik Pemilu legislatif, maupun Pemilu presiden,” ucap Walikota Sutiaji.

Sutiaji mengingatkan secara tegas, ia telah menyatakan rambu-rambu yang tidak boleh diterobos. Jika itu dilakukan, Sutiaji menyerahkan sepenuhnya kepada Bawaslu dan KASN.

“Jadi ada saya minta untuk Pakta Integritas, ketika saya sudah membuat rambu-rambu gini, dan nanti kalau masih tetap, nanti bukan urusan kami,” imbuhnya.

Tentunya untuk mewujudkan tersebut, Wali Kota Malang mengajak semua elemen masyarakat dalam mengawasi kenetralan ASN di lapangan.

“Sekarang sudah ada Mapilu kemarin, wartawan juga ya mungkin dapat laporan dari masyarakat dan nanti semua akan bisa memberikan masukan kepada kami. Tapi kepada negara, kepada pemerintah Kota Malang,” jelas Sutiaji.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Malang, Alim Mustofa mengulas pelanggaran yang terjadi di tahun 2019. Bercermin atas kejadian tersebut, dengan sosialisasi yang dilakukan bisa menjadi langkah pencegahan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

“Berkaca dari tahun 2019 kita menangani 5 perkara yakni 2 dari ASN Kota Malang, 2 dari perguruan tinggi dan 1 dari provinsi yang hasil penanganan kami waktu itu memang nyata-nyata tidak netral atau berpihak, kemudian hasil kajian dari komisi ASN adalah mengeluarkan sanksi,” bebernya.

Alim Mustofa melanjutkan, rata-rata pelanggaran yang menjadi temuan Bawaslu terjadi di platform media sosial. Sedangkan sanksinya, mulai dari penundaan pangkat, hingga pemberhentian.

“Kemarin rata-rata sanksinya sedang ada yang penundaan pangkat, kalau yang berat bisa saja diberhentikan,” tandasnya tegas.

Seperti diketahui Wali Kota Malang, Sutiaji mengingatkan para ASN untuk bersikap netral di dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024. Sebagai bentuk komitmennya, dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas Netralitas ASN dan Ikrar Bersama di Grand Mercure Malang Mirama, Selasa (23/5/2023) siang.(ron/riz/hms)