Support Pemkot Pada RT-RW – LPMK Se -Kota Malang Dengan Bimtek Peningkatan kelembagaan Kemasyarakatan

Di Posting : 28 Juli 2022
Penulis : Doddi Risky
Kategori :
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Foto : Prokota.com

MALANG PROKOTA.Com – Kepala Bagian Pemerintahan Drs. Fahmi Fauzan AZ, M.Si menyampaikan bahwa, tujuan bimtek adalah agar bisa memberikan pemahaman kepada RT/RW dan lurah dalam melaksanakan tugas-tugas pendelegasian kewenangannya. Misalnya, merencanakan kegiatan di kecamatan dan kelurahan, serta lembaga kemasyarakatan di wilayah masing-masing.

“Tujuan Bimtek tadi sebenarnya lebih kepada memberikan pengayaan dan motivasi kepada para pengurus Lembaga Kemasyarakatan di tingkat RT RW dan Kelurahan maupun Kecamatan

“Termasuk juga memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana menyikapi persoalan-persoalan di tingkat masyarakat dalam hal pemberdayaan dan partisipasi

Menurut Diana Ermandra Dewi, SP., MM, bahwa pendekatan Perencanaan menurut Permendagri No. 86 Tahun 2017 Pendekatan Politik,

“Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJMD.

“Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu.Partisipatit,” papar staf di Bappenda

Lebih jauh dikatakannya jika dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up:

Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Perencanaan Pembangunan Partisipatif Keterliban Masyarakat (perencanaan dari oleh dan untuk masyarakat/masy mjd fokus sentral dan tujuan akhir) Masyarakat sebagai obyek sekaligus subyek Inklusif keterlibatan seluruh lapisan kelompok masyarakat” tegasnya.

Disisi lain Maryam shahab, STP PTTPK Bidang Kemasyarakatan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Timur menambahkan

“Pembangunan tepat sasaran dan tepat manfaat (sesuai kebutuhan) Tercipta control yang kuat dari masyarakat perencanaan yang Legitimasi sehingga Tercipta lingkungan yang kondusif

“Stakeholder perencanaan partisipatif Tokoh Masyarakat, perwakilan perempuan, perwakilan pemuda, perwakilan Lansia, perwakilan Difabel, Kelompok Masyarakat Rentan termaginalkan.

“Rembug RT/RW, Pokmas, Pelaksanaan Rembug tingkat RT/RW, Pokmas ,Rembug tingkat RT/RW, Pokmas dll adalah daftar skala prioritas usulan pembangunan dan rencana sumber pendanaannya. daftar Usulan Pembangunan dibatasi berdasarkan usulan kegiatan prioritas untuk masing-masing ŘT/RW/Pokmas,” pungkas dia.

Pada kesempatan yang awal Asisten Pemerintahan Sekda Drs Mulyono MSI menjelaskan, yang akan dibawa ke Musrenbang Kelurahan. Usulan disusun berdasarkan urutan prioritas; Usulan program/kegiatan yang dihasilkan dalam Rembug tingkat RT/RW, Pokmas dll harus sudah menetapkan kesepakatan pemilahan program/kegiatan, yaitu antara program yang dapat dilakukan secara swadaya dan APBD atau melalui sumber pendanaan yang lain, misalnya CSR atau dana dukungan dari pusat; Hasil dari pelaksanaan Rembug tingkat RT/RW, Pokmas dll diserahkan kekelurahan setelah pelaksanaan.

Termasuk daftar usulan tahun sebelumnya yang belum diakomodir segera ditindaklanjuti, Kondisi sarana publik dilingkungan (jalan, gorong-gorong, MCK) Kondisi kebutuhan privat masyarakat (air bersih, persampahan) Kondisi sosial budaya masyarakat (Pendidikan, Kesehatan, Budaya)Kondisi ekonomi masyarakat (UMKM, ketrampilan, pemasaran)Gap antara prioritas Kota dengan kondisi di lingkungan segera direalisasi .tegasnya optimis. (rpn/dr/hms)

Di Posting : 28 Juli 2022

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga