Potensi Kerugian PAD Capai Rp 467 Juta, Bapenda Gandeng Satpol PP Tertibkan 15 Reklame Nakal

Di Posting : 19 Agustus 2021
Penulis : Ilyasi
Kategori :
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Foto : Prokota.com

MALANG PROKOTA.Com – “Kita panggil hingga tiga kali tidak hadir tetapi reklamenya masih tetap tayang dan itu merugikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang sehingga kami layangkan surat ke Satpol PP untuk dilakukan tindakan penertiban, 15 titik reklame yang menunggak pajak dengan total potensi kerugian mencapai Rp.467 juta,” ungkap Kepala Bapenda Kota Malang.

Ditemui di lokasi penertiban di jalan Sukarno Hatta, Kepala Bapenda Kota Malang Dr Handi Priyanto AP., M.Si menyampaikan bahwa pihak Bapenda kota Malang telah mengiventarisir reklame-reklame yang menunggak pembayaran pajak dan telah dilakukan upaya persuasif melalui tiga kali pemanggilan tetapi tidak diindahkan pemilik reklame.

“Setelah penertiban hari ini ,Satpol akan melakukan Tipiring dan yang kedua akan dilakukan pemanggilan pada pemilik reklame untuk membayar tunggakan pajak reklame yang belum terbayar.” tegas mantan Kadishub itu.

Bahkan tekad Handi kedepan akan tertibkan reklame secara berkala dan yang prioritaskan yang besar dulu dan signifikan pada PAD dari pajak reklame.

Hari ini memang fokus pada reklame, tetapi tidak sebatas pada reklame saja karena ada penunggak pajak yang lainnya seperti PBB perusahaan, hotel, resto dan lain sebagainya dengan potensinya tunggakan hingga lima miliar,” tambahnya.

Intinya lanjut mantan Kabid di DLH itu menambahkan reklame tidak memiliki ijin dan menunggak pajak reklame, sebanyak 15 reklame di wilayah kota Malang ditertibkan oleh tim gabungan mulai pagi hari tadi, Kamis (20/08/2021).

Lanjut Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Satpol PP Kota Malang, Rahmat Hidayat untuk penertipan tersebut pihaknya menerjunkan pasukan sebanyak 50 orang personel, terdiri dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan juga Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kota Malang

“Sebagai langkah awal penertiban, pihak kami akan melakukan penertiban dengan mengambil media reklame terlebih dahulu agar pemilik reklame mengurus ijin sekaligus mengisi Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) Tindak Pidana Ringan (Tipiring) .

“Tapi jika tetap bandel tidak mengurus perijinan akan kita lanjuti dengan melakukan pembongkaran media reklame. Ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2006 dan Peraturan Walikota nomor 27 tahun 2019 tentang penataan reklame,” ungkap Rahmat Hidayat.

Perlu diketahui bahwa penertiban reklame pertama dimulai di areal Carrefour Blimbing dan dilanjutkan pada reklame salah satu perguruan tinggi di kota Malang yang terpasang pada Bando di jalan A. Yani dan dilanjutkan di beberapa reklame yang ada di jalan Sukarno Hatta kota Malang, Dinoyo, Kacuk dan titik-titik lainnya. (dr/bpd)

Di Posting : 19 Agustus 2021

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga