MALANG PROKOTA.COM – Tak mau bantuan sosial terkait dampak COVID 19 salah sasaran, anggota DPRD Komisi E Propinsi Jatim meninjau secara langsung realisasi penyaluran bantuan sosial (bansos) dampak Covid 19 yang dilakukan Pemkot Malang.

Adapun tiga orang perwakilan DPRD Jatim dapil Malang Raya, Sri Untari (FPDIP), Hikmah Bafaqih (PKB) dan Jajuk Rendra Krisna (Nasdem).

Para anggota dewan itu, diterima langsung oleh Wali Kota Malang, Sutiaji dan Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Malang di Jalan Kiageng Gribik Kedungkandang, Kota Malang, Rabu (10/6) kemarin.

Anggota Komisi E DPRD Jatim mendengar paparan langsung dari Wali Kota Malang, Sutiaji, Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko dan Kepala DP3AP2KB Penni Indriyani.

Pemaparan itu terkait dengan penyaluran bantuan sosial di Kota Malang kepada warga penerima bantuan Dampak pandemi Covid-19.

“Realisasi dana Bansos di Kota Malang ini sudah terlihat cukup baik. Apalagi penyaluran sudah dilakukan kepada warga penerima,” ujar Sri Untari.

Wanita yang juga sekretaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini menilai Pemerintah Kota Malang telah menunjukkan akuntabilitas yang baik untuk pelayanan publik berkaitan dengan bansos tersebut.

Menurut Sri Untari, aplikasi SiBansos yang dimiliki Kota Malang ini telah melakukan kerjasama yang baik dengan perguruan tinggi di Malang.

“Penanganan realisasi Bansos sangat baik, dengan sistem Sibansos, meminimalisir jumlah masyarakat yang tidak tercover Bansos, menurut saya ini sangat bagus,” beber dia.

Pihaknya juga memuji jumlah rumah sakit rujukan Covid-19 yang kini mulai bertambah, yang tadi telah dipaparkan oleh Wali Kota Malang.

Meski begitu, pihaknya masih melihat ada beberapa catatan yang perlu dibenahi lagi oleh Pemkot Malang.

Di antaranya sistem penginputan data warga yang berhak menerima bansos masih berjalan secara manual.

Pihaknya juga meminta, Pemkot Malang segera menyalurkan bantuan kepada masyarakat yang belum menerima bantuan sosial.

“Yang kurang masih ada sekitar 6.000 an orang. Jadi kami dorong Pemkot Malang agar segera menyalurkan dan mengupdate data dengan baik,” beber politisi PDIP ini.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan apa yang telah disampaikan oleh anggota DPRD Jatim tersebut akan menjadi perhatian khusus Pemkot Malang untuk melakukan pembenahan dengan baik terkait penyaluran bansos dampak COVID 19.

Sutiaji mengungkapkan persoalan apapun berkaitan dengan penyaluran bansos di Kota Malang telah dia paparkan apa adanya.
Data terkait proses penyaluran tersebut telah terekam semuanya melalui aplikasi SiBansos.

“Tadi para anggota dewan melihat secara langsung realisasi dana secara akumulatif yang dilakukan oleh daerah. Dan kami telah menyajikan apa adanya,” tandas mantan Wakil Wali Kota Malang ini. (*)

EDITOR : Agus Prasetyo