Soal Polemik TKD Desa Kalisongo, Anggota DPRD Kabupaten Malang Siap Telusuri Proses Ruislag dan Pembangunan Masjid di Area TPST

Penulis : Agus Prasetyo
Kategori : ,
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Foto : Prokota.com

MEMUNCULKAN POLEMIK : Pembangunan Masjid di area TPST Desa Kalisongo Disorot banyak pihak karena tidak ada sosialisasi ke masyarakat desa. 

MALANG PROKOTA.Com – Munculnya polemik pembangunan tempat ibadah yang dilakukan pengembang Austinville diatas Tanah Kas Desa (TKD) Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang mengundang tanda tanya banyak pihak.

Sebab disinyalir adanya dugaan syarat kepentingan dengan permainan antara oknum perangkat desa dengan pengembang. Apalagi dalam proses pembangunan masjid ini tanpa ada sosialisasi kepada masyarakat.

Dan timbul kesan mekanisme pembangunan masjid diatas TKD “diam-diam” lantaran hanya diketahui beberapa perangkat desa.

Terlebih lagi, sebelum adanya pembangunan masjid diatas TKD sudah diawali dengan proses ruislag antara pemilik lahan peorangan dengan lahan yang dihibahkan warga desa Kalisongo menjadi lahan TKD.

Diduga kuat dalam proses ruislag ini hanya menguntungkan beberapa perangkat desa. Karena lahan yang diruislag ini kemudian dijual kepada pengembang untuk dijadikan fasum jalan.

Munculnya polemik ini ternyata sampai ke telinga beberapa anggota DPRD Kabupaten Malang. Para wakil rakyat ini juga hendak menelusuri proses tersebut yang akhirnya kini menjadi pembicaraan di kalangan warga Desa Kalisongo. “Ya kami sudah dengar. Kami coba akan telusuri apa yang sebenarnya terjadi,” ucap anggota komisi I Budi Kriswiyanto kepada PROKOTA.Com ini saat ditemui dikantor dewan beberapa hari lalu.

Terkait soal TKD, Budi mengingatkan agar perangkat desa jangan ada main-main. Mengingat aturan soal TKD sekarang ini menjadi sangat ketat. Mengingat perangkat desa sekarang sudah mendapatkan gaji dan tunjangan yang dibayar dari pemerintah. “Kalau ada yang main-main bisa berdampak pada masalah hukum,” kata politisi PDIP ini.

Hal senada disampaikan ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto. Dia mengatakan, perangkat desa sudah mendapatkan tunjangan dan gaji dari pemerintah. Maka persoalan TKD harus dikelola dengan benar dan harus disampaikan kepada seluruh masyarakat desa. “Pengelolaan TKD ini nantinya menjadi pendapatan asli desa. Karena PAD hasilnya harus dilaporkan ke masyarakat, termasuk untuk penggunaannya,” tandas pria yang kini juga maju sebagai Calon Wabup Malang berpasangan dengan calon petahana H. Sanusi. (*)

Di Posting : 17 May 2020

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga