Soal Polemik Tanah Kas Desa Selorejo, Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto Turun Tangan

Penulis : Agus Prasetyo
Kategori : ,
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Foto : Prokota.com

MALANG PROKOTA.Com – Polemik soal tanah kas desa (TKD) di Desa Selorejo, Kecamatan Dau Kabupaten Malang membuat Ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto turun tangan.

Dalam kesempatan itu, Didik juga didampingi Anggota komisi I DPRD Kabupaten Malang Budi Kriswiyanto, Camat Dau Eko Mardiyanto serta perwakilan dari Polsek Dau dan Koramil Dau.

Pria yang kini juga mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Bupati Malang berpasangan dengan incumbent Bupati Malang H.M Sanusi ini Minggu (3/5/2020) langsung mendatangi kantor Desa Selorejo untuk mendengar langsung dari Kepala Desa, BPD hingga perwakilan penyewa terkait problem apa yang sebenarnya terjadi di Desa Selorejo.

Sayangnya Didik mengaku belum mendapatkan data riil dari pemerintah Desa Selorejo sehingga dirinya belum bisa mengintervensi terkait penyelesaian TKD . “Saya takut salah jika mengintervensi persoalan ini karena belum dapat data riil soal TKD. Jadi dua Minggu lagi saya akan kesini (Desa Selorejo,red),” ujar Didik Gatot Subroto dihadapan perangkat desa dan warga di Balai Desa Selorejo.

Didik mengaku baru mendapatkan informasi soal kisaran jumlah penyewa sekitar 100 orang dan luasan lahan bengkok desa yang disewakan sebanyak 25 hektar.

Namun demikian, Didik menegaskan pihaknya memberikan intruksi kepada BPD dibantu Babinsa dan babikamtibmas untuk segera melakukan inventarisasi aset tanah kas Desa. Sebab saat ini memang semua bengkok desa harus dikembalikan ke desa. Mengingat perangkat desa sudah mendapatkan gaji dan tunjangan.

Sudah ada niat baik bahwa keberadaan TKD diserah kelolakan ke BUMDes Dewarejo agar desa bisa berdaya dan nantinya bisa mandiri. Sehingga keberadaan TKD yang dikelola BUMDes bisa memberikan manfaat lebih. Salah satunya membantu memberikan tambahan tunjangan bagi perangkat desa dan membantu meningkatkan pembangunan desa. “Pendapatan yang didapatkan BUMDes nantinya bisa dipergunakan untuk pembangunan desa. Misalnya pembangunan jalan yang tidak bisa dicover pemkab atau propinsi nantinya bisa diambilan dari pendapatan BUMDes,” kata Didik.

Untuk mengurai persoalan TKD, Didik mengintruksikan perangkat Desa Selorejo untuk melakukan maping atau membuat cluster terkait keberadaan para penyewa lahan TKD.

Sedikitnya Didik bisa menggambarkan ada tiga cluster terkait problem tersebut. Pertama, penyewa lahan yang rutin membayar sewa ke pemerintah desa. Kedua, penyewa lahan yang menyewa ke pihak desa lalu menyewakan lagi kepada pihak ketiga dan yang cluster terakhir yang un prosedural yakni pihak penyewa lahan yang menyewa dari pihak kedua. “Untuk yang cluster pertama dan ketiga bisa langsung dieksekusi oleh perangkat desa. Jika ada pihak yang un prosedural masih ngotot menguasai lahan atau bahkan melaporkan ke pihak berwajib harus dituntut balik. Sebab mereka jelas melanggar hukum. Jadi perangkat desa jangan takut. Segera tarik TKD jika ada yang un prosedural,” tegas Didik.

Apabila cluster ini sudah diinventarisasi kata Didik, maka pemerintah desa baru bisa melakukan kebijakan soal penyelesaian kasus ini. “Jadi dalam kasus ini tidak boleh ada yang sok-sokan atau menang menangan. Semua harus disandarkan pada hukum yang ada,” beber pria yang juga Ketua DPC PDIP Kabupaten Malang ini.

Hal senada disampaikan Camat Dau Eko Mardiyanto. Dia mengatakan terkait Tanah Kas Desa memang aturan mainnya menjadi sangat ketat. Karena sudah diatur dalam Undang Undang dan perbup yang ada. Yakni penyewa lahan TKD tidak boleh memindah tangankan kepada penyewa lain. Dan batas sewa pun maksimal hanya tiga tahun. “Kalau ada yang menyewakan lagi kepada pihak ketiga itu jelas sudah melanggar. Apalagi lebih dari tiga tahun,” kata Eko.

Untuk itu, Eko menyarankan kepada pemerintah desa juga segera melajutkan inventarisasi aset TKD. Terkait persoalan yang terjadi, Eko meminta bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat.

Budi Kriswiyanto juga menambahkan soal persoalan TKD yang terjadi di Desa Selorejo harus diselesaikan secara musyawarah mufakat. Sebab persoalan ini akan menjadi rumit lantaran ada ada penyewa dan penggarap. Untuk itu, inventarisasi aset TKD menjadi hal penting untuk menjadi pijakan dalam menyelesaikan persoalan ini. “Kami siap melakukan advokasi agar persoalan ini secepatnya selesai,” kata politisi PDIP ini.

Dalam kesempatan itu, perwakilan lahan juga turut dihadirkan. Salah satunya Purwati yang sempat melaporkan ke polres Malang. Dalam pertemuan itu, Purwati mengaku belum ada sosialisasi terkait pembentukan BUMdes yang akan mengelola TKD.

Disisi lain masih banyak penyewa lahan yang belum habis masa sewanya. “Jadi kami merasa masih punya hak atas panen jeruk diatas lahan desa yang kami sewa,” ucap dia.

Sementara itu, Kepala Desa Bambang Soponyono mengatakan pihak BPD dibantu Babinsa dan babinkamtibmas sudah langsung menjalankan instruksi ketua DPRD Kabupaten Malang Didik Gatot Subroto terkait inventarisasi aset seusai pertemuan.

Sebenarnya kata Bambang, di desa sudah ada semuanya data-data terkait penyewa lahan TKD. Termasuk lahan yang digarap pihak yang melaporkan ke polres Malang belum membayar sewa lahan. “Semua akan kami jawab jika inventarisasi yang dilakukan temen temen BPD. Soal adanya pihak yang laporan ke polres, kami siap untuk memberikan klarifikasi,” beber Bambang.

Terkait TKD, lanjut Bambang persoalan TKD sudah jelas dan final. Bahwa semua lahan bengkok desa dikelola BUMDes untuk peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat desa. “Bukan kesejahteraan orang per orang. Karena ada warga yang merasa iri jika TKD masih disewakan ke per orangan. Terlebih sewanya dalam waktu yang cukup lama. Jadi sudah saatnya mereka harus legowo. Toh ini juga untuk kemaslahatan orang banyak,” tandas dia. (*)

Di Posting : 3 Mei 2020

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga