Disorot Dewan Soal Silpa Rp 743 M, Walikota – Sekda Kompak Membantah

Kategori : ,
Penulis : Doddi Risky
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

MALANG PROKOTA.Com – Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) APBD 2019 Kota Malang terbilang tinggi. Tak tanggung-tanggung bilangannya mencapai Rp 743 Miliar.

Hal ini menjadi sorotan anggota DPRD Kota Malang, yang mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk mengurangi tingginya Silpa tersebut.

Menyikapi hal itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menilai jika besaran silpa hingga mencapai Rp 743 Miliar tersebut merupakan penumpukan dari tahun-tahun sebelumnya. Meski, diakui angka tersebut terbilang paling tinggi sepanjang sejarah Pemkot Malang.

“Silpa itu sebetulnya penumpukan dari tahun ke tahun,” ucap Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Wasto.

Wasto juga tak menampik, nilai Silpa itu merupakan yang terbanyak dalam sejarah Pemkot Malang.

Dijelaskannya, cakupan Silpa sebelumnya yang berada di angka Rp 484 Miliar sudah dialihkan untuk APBD induk. Sedangkan di tahun 2020, ada penurunan pendapatan senilai Rp 552 Miliar. Jumlah ini yang akan dipergunakan untuk mengcover apa yang saat ini dibutuhkan di Kota Malang.

“Sebagian dari pemangkasan belanja. Karena kalau tidak ada Silpa nggak ada pemangkasan belanja. Konsekuensinya proyek berjalan tanpa dibayar. Oleh karena itu sisi positif dari Silpa besar ini dalam rangka menutup sebagian penurunan pendapatan. Sekaligus menyiapkan BTT untuk penanganan Covid-19,” tambahnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Sutiaji menambahkan, besaran Silpa yang tinggi tersebut karena ada beberapa proyek di tahun 2019 yang tidak bisa terlaksana.

“Kenapa 2019 begitu, karena memang banyak kegiatan yang ndak mungkin bisa dilaksanakan. Sehingga terbentuk Silpa. Ini semestinya 2020 relatif kecil, karena sudah kita tata semuanya,” jelasnya.

Dewan tak hanya menyoroti Silpa yang disebut menjadi terbesar dalam sejarah Pemkot Malang ini. Anggota DPRD Kota Malang juga ikut menyoroti jumlah kasus stunting yang terbilang tinggi. Jika di akhir tahun 2019 mencapai 1.600 kasus, di awal tahun 2020 tercatat 13.598 kasus.

Sutiaji dalam hal ini memberikan koreksi, jika apa yang disampaikan oleh anggota dewan dalam pendapat akhirnya mengenai Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Wali Kota Malang 2019.

Di mana perihal kasus stunting disoroti berjumlah 13.598 di awal tahun 2020 terdapat kekeliruan. Jumlah yang benar kasus stunting di Kota Malang di awal tahun berjumlah 7.435 kasus.

“Ada yang saya koreksi, berkaitan dengan Stunting. Yang benar itu jumlahnya 7.435, tadi tertulis 13 ribu sekian itu tidak ya. Karena kita tidak termasuk yang dikumpulkan pada waktu itu oleh Wapres saat masih di jabat pak Jusuf Kalla, berkaitan dengan daerah dengan jumlah stunting yang tinggi,” pungkasnya.(*)

EDITOR : Agus Prasetyo

 

Di Posting : 28 April 2020

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga