Pokdarwis Kampung Gribig Layangkan Somasi Kedua, Jika Tak Direspon Gemastu Langsung Laporkan ke Polresta Terkait Pencemaran Nama Baik

Kategori :
Penulis : Ilyasi
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Foto : Prokota.com

Jika Somasi Kedua Tak Direspon, Pokdarwis Kampung Gribig Langsung Laporkan ke Polresta Terkait Pencemaran Nama Baik

MALANG PROKOTA.Com – Jajaran pengurus Pokdarwis Kampung Gribig berancang-ancang melaporkan ke Polresta Malang terkait tudingan fitnah yang dilakukan Gemastu.

Ini dilakukan lantaran somasi pertama yang sudah dilayangkan tidak ada tanggapan dari Gemastu.

Sampai saat ini dengan tenggang waktu yang telah diberikan didalam Somasi belum ada tanggapan apapun dari pihak Rahmat dan Hanif selaku ketua Gemastu.

Devi Arif Nurhardianto selaku ketua POKDARWIS mengatakan sampai saat ini belum ada itikad baik maupun pendekatan kepada pihak kami selaku pemberi somasi.

“Belum mas, kita belum menerima tanggapan dari somasi yang kita berikan kepada ketua dan jubir Gemastu” ujar Devi Arif Nurdianto kepada PROKOTA.Com.

Menanggapi itu, kata Devi pihaknya melalui kuasa hukum yang telah ditunjuk oleh pokdarwis akan meluncurkan somasi yang ke dua.

Terpisah, Ki Haryo Seto Wasesa selaku kuasa hukum dari Pokdarwis mengaskan jika pihaknya sudah meluncurkan somasi yang kedua dengan tuntutan yang sama. Surat somasi ini dilayangkan Kamis 12 Desember 2019 lalu.

Ki Haryo menambahkan untuk waktu yang diberikan berbeda dengan somasi yang pertama.

Untuk somasi yang kedua diberikan waktu 7 X 24 jam.

Jika Somasi yang kedua ini tidak juga mendapatkan tanggapan dari juru bicara dan ketua gemastu maka akan diluncurkan somasi yang ketiga plus beserta pelaporan ke aparat kepolisian terkait pencemaran nama baik.

Ki Haryo membeberkan jika sebetulnya tuntutan dari pokdarwis tidak muluk-muluk. Pokdarwis hanya menuntut agar gemastu mau meminta maaf secara terbuka terkait dengan penyebaran fitnah yang dibacakan di muka umum pada acara Diklat beberapa waktu lalu.

Ki Haryo selaku kuasa hukum dari pokdarwis berharap nantinya jika terjadi komunikasi, maka pihaknya meminta untuk mediasi dilakukan di tingkat Kelurahan dan RW setempat.

“Kita meminta nanti yang menjadi mediator untuk permintaan maaf dari gemastu adalah RW setempat dan kepala Kelurahan madyopuro” kata dia.

Perlu diketahui pada pemberitaan sebelumnya Somasi yang diberikan ketua pokdarwis kepada ketua dan juru bicara gemastu lantara dugaan penyebaran fitnah. Fitnah yang dimaksud adalah pernyataan sikap Gemastu yang dibacakan didepan Walikota Malang.

Terdapat 7 poin pernyataan Gemastu (Gerakan Mayarakat Madyopuro Bersatu) sikap tersebut antara lain:

1. Selama ini keberadaan POKDARWIS cukup meresahkan masyarakat karena selalu
menggelar kegiatan dengan mengatasnamakan makam Ki Ageng gribig namun sama sekali tidak berkoordinasi dengan warga.

2. Selama ini pokdarwis tidak transparan dan sangat tertutup dalam tata kelola
kegiatannya.

3. Keberadaan pokdarwis tidak memberikan ketentraman dan kemaslahatan bagi warga
kampung gribig dan sekitarnya.

4. Manuver pengurus pokdarwis seringkali menimbulkan konflik dan kesenjangan sosial dilingkungan masyarakat.

5. Dalam berkegiatan pokdarwis selalu melibatkan team dari luar kampung gribig dengan pendekatan orientasi bisnis.

6. Dalam pelaksanaan tugasnya pokdarwis tidak bisa memahami dan menjalankan
terwujudkan sapta pesona merupakan dasar konsep sadar wisata khususnya terkait
dukungan dan peran serta masyarkat warga kamung gribig dan sekitarnya yang
berdekatan dengan destinasi wisata.

7. Selama ini pokdarwis belum bisa menjalankan tugas atau fungsi, tugas dan prinsip dan
lingkungan hidup khususnya terhadap lingkungan.

Sampai saat berita ini dinaikkan belum ada konfirmasi maupun tanggapan dari pihak tersomasi,yakni Hanif maupun Rahmad.

Wartawan media ini sudah mencoba untuk menghubungi Hanif selaku ketua Gemastu namun tidak ada tanggapan. (*)

Di Posting : 17 December 2019

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga