Disorot KPK, Kadiknas Kabupaten Malang Dimutasi

Kategori :
Penulis : Ilyasi
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Foto : Prokota.com

PROKOTA MALANG.Com – Banyaknya pengaduan masyarakat di lingkungan dinas pendidikan ke Pemkab Malang berbuntut panjang.

Terlebih lagi tiga bulan lalu sempat ramai di masyarakat Kabupaten Malang terkait adanya pengaduan masyarakat yang langsung ke KPK (komisi pemberantasan korupsi).

Pengaduan ini terkait pengadaan pigura foto Presiden RI dan pahlawan nasional yang terkesan dipaksakan dan adanya dugaan dimonopoli satu rekanan.

Hal ini membuat KPK memberikan rekomendasi kepada inspektorat Pemkab Malang untuk memeriksa kasus tersebut.

Nah, mencuatnya kasus ini diduga kuat menjadi pemicu HM. Sanusi melakukan mutasi kepada pimpinan kadiknas.

Posisi M. Hidayat yang sebelumnya menjadi kadiknas digantikan Rachmat Hardijono yang sebelumnya menjadi asisten III. Sedangkan Dayat diamanati menjadi kepala Balitbangda.

Proses mutasi ini digelar di pendopo Agung Malang Jumat (31/5/2019).

Selain itu, Abdul Qodir yang sebelumnya menjabat asisten 1 dipercaya menjabat tugas baru sebagai Kepala Dinas Pertanahan.

Sedangkan Subur Hutagalung yang sebelumnya Kepala Dinas Pertanahan dipercaya sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Untuk Kepala Bagian Humas dan Protokol dipercayakan kepada M Fuad yang sebelumnya mantan Camat Tajinan.

Selain itu, Dirut RSUD Kanjuruhan yang sebelumnya dijabat drg Marhendrajaya digantikan dr H Abdurahman M.kes. Sedangkan drg Marhendra dipercaya menjadi staf Ahli Bupati. 

Plt Bupati Malang Drs HM Sanusi MM mengatakan mutasi pejabat merupakan hal biasa yang dilakukan Pemkab Malang. “Selain sebagai bentuk penyegaran, juga memberikan amanah baru bagi para pejabat yang baru dilantik ini,” ujar Sanusi kepada awak media.

Dia melanjutkan, pergeseran pejabat ini juga untuk mengisi kekosongan posisi yang ada di Pemkab Malang. “Ada beberapa pejabat yang pensiun, sehingga kekosongan itu harus diisi,” kata politisi PKB dan sekaligus mantan wakil ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Sanusi ini berharap kepada para pejabat Pemkab Malang yang baru dilantik supaya langsung bekerja dan memberikan kinerja terbaiknya untuk warga Kabupaten Malang.

Seperti diberitakan, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyebabnya diduga kuat ada penyelewengan terkait pengadaan pigura foto pancasila, Presiden RI dan tokoh pahlawan nasional.

Kasus ini bermula adanya beredarnya surat edaran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun lalu.

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter, setiap ruang kelas di lembaga pendidikan SD dan SMP agar memasang foto naskah teks Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa foto pahlawan nasional.

Menyikapi hal itu, Diknas kabupaten Malang lantas menghimbau pada setiap lembaga agar memasang foto-foto tersebut.

Permasalahan muncul lantaran sekolah merasa dipaksa untuk membeli dan ada dugaan pengadaan foto tersebut hanya dimonopoli oleh salah satu rekanan.

Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti mengakui mendapat permintaan dari KPK untuk memeriksa kasus pigura foto di dinas pendidikan Kabupaten Malang.

Ini berdasarkan pada Pengaduan Masyarakat yang langsung ke KPK. “Ya memang ada pengaduan masyarakat ke sana (KPK,Red) dan kami diminta untuk memeriksanya. Kalau ada temuan penyelewengan, yah harus dikembalikan dahulu, nanti hasilnya akan kami laporkan ke KPK,” ujar Tridiyah.

Tridiyah mengaku saat ini sedang melakukan penyelidikan. Dasarnya, surat edaran itu ada, kemudian harus dikolektif. “Padahal itu sifatnya himbauan, hal ini sedang kami dalami, nanti kalau sudah rekomendasinya akan keluar,” terang mantan kadis LH ini.

Sementara itu, Ketua I DPRD Kabupaten Malang Drs. Didik Gatot Subroto menyesalkan adanya surat edaran tersebut seharusnya tidak perlu ada.

Mengingat pengadaan foto itu seharusnya sudah menjadi kebutuhan atau kewajiban lembaga untuk memasang foto-foto tersebut. “Meski tanpa surat edaran, lembaga sekolah sudah berkewajiban untuk memasang hal terawbut pada setiap lokal kelas,” tutur Didik kepada PROKOTA.Com Senin (11/3/2019)

Apabila muncul unsur paksaan, kata Didik ini sudah tidak boleh. Apalagi belinya dikoordinir.

Jika sesuatu itu dipaksakan, berati sudah tidak dibenarkan. “Kesannya bukan menjadi kebutuhan yang mendesak, endingnya menjadi proyek pengadaan,” kata politisi PDIP asal Singosari ini.

Disinggung kasus ini dilaporkan ke KPK, Didik merasa prihatin. Sebab ini bisa menjadi aib kedua kalinya bagi dinas pendidikan Kabupaten Malang. “Kalau memang terbukti bisa mencoreng dunia pendidikan Kabupaten Malang,” tegas Didik. (*)

Di Posting : 31 May 2019

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga