Dinas Pendidikan Kota Malang Lakukan Bimbingan Teknis dalam Pengadaan Barang atau Jasa pemerintah

Kategori :
Penulis : Doddi Risky
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

PROKOTA MALANG. Tak ingin mendapatkan masalah di Pengadaan Barang dan jasa dilingkungan sekolah yang dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang , dengan mulai menerapkan peraturan Presiden (Perpres) yang baru nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang dan jasa.

Menurut Sekretaris Dindik Kota Malang, Totok Kasianto yang mendampingi Kadindik Kota Malang Dra Hj Zubaidah, MM itu mengatakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa di sekolah-sekolah dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini diharapkan bisa sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018.

“Karena di tahun 2019 nanti sudah mengikuti aturan Perpres ini. Dan akan mengawal mulai dari proses pengadaan barangnya,” katanya usai membuka membuka Bimtek terkait pengadaan barang dan jasa kepada kepala sekolah di Hotel Savana, Senin (26 November 2018).

Kedepan diharapkan bahwa , pengadaan barang dan jasa mulai dari proses hingga Rencana Kerja Sekolah (RKS) dapat berpedoman sesuai dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 itu.

“Harapannya seperti itu, sehingga kepala sekolah yang tugasnya bukan lagi menjadi managerial harus paham. Karena kepala sekolah bertanggung jawab penuh untuk pengadaan barang dan jasa,” tegasnya.

Selain itu jika proses pengajuan barang tidak boleh lagi sembarangan. Melainkan harus sesuai dengan kebutuhan sekolah.

“Jadi, untuk pengadaan barang harus sesuai dengan kebutuhan bukan karena keinginan. Kalau butuh computer ya computer, harganya ya sesuai dengan yang saat ini,” tambahnya lebih jauh.

Saat disingung , apakah ada yang membeli barang sesuai dengan keinginan, ia pun menampik.

“Nggak ada, kan kalau menggunakan dana itu harus efisien dan transparan. Artinya ya harus sesuai dengan kebutuhan dan jangan salah mencatat,” paparnya.

Disisi lain, Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kota Malang, Wijaya mengatakan peraturan barang dan jasa ini tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan peraturan yang lain, seperti salah satu contohnya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.

“Itu harus sinergi, bagaimana proses pengadaannya Dan bagaimana proses keuangannya. Makanya di dalam Perpres nomor 16 ini sudah ada peraturan-peraturan yang terkait,” tandasnya.

Masih kata Jaya, sapaan akrab alumni STPDN itu menambahkan kalau pengadaan mungkin adalah satu satunya keahlian dan profesi yang setiap waktu harus mengahadapi ‘pengadilan’ dari pihak penegak ‘keadilan’.

“Mungkin inilah satu satunya profesi dimana keahlian akan diukur dengan pidana, dimana kesalahan prosedur dianggap sebagai tindakan melawan hukum dan artinya dianggap sebagai kejahatan, sehingga pelakunya layak diseret ke pengadilan. Suatu proses ajaib yang nyatanya ada, dan lebih ajaib lagi sebagian ahli dan penggiat PBJ juga punya cara berpikir yang sama. Kesalahan prosedur adalah pelanggaran hukum pidana, sehingga pelakunya layaknya mendapatkan hukuman penjara.”

Dalil ini jadi menegaskan bahwa kesalahan prosedur, yang sebenarnya lebih sering terjadi karena kurangnya kompetensi atau keahlian, kemudian harus diadili dalam ajang peradilan pidana, artinya sama saja hukum dengan mengadili keahlian seseorang. Lebih ironis lagi sering kali terjadi penentuan salah atau tidak dilakukan oleh orang, yang justru tidak punya keahlian. Puncak ironisnya, saksi ahli yang katanya memiliki keahlian paripurna justru membenarkan bahwa kesalahan prosedur itu sebagai suatu penyimpangan atau bahkan suatu kejahatan tanpa melihat fakta lainnya, cukup dengan satu peristiwa kesalahan prosedur. “Iimbuh dia.

Disisi lain, keahlian pengadaan adalah profesi yang hanya membutuhkan pendidikan 4 hari tapi dianggap profesi yang sangat presisi sehingga tidak boleh keliru atau salah. Situasi ini seperi berburu di kebon binatang, karena sesungguhnya lebih mudah menemukan kesalahan prosedur pengadaan daripada menemukan implementasi strategi pengadaan.

“Kita tidak tahu sampai kapan lingkaran setan ini akan berakhir, dan kapan kita ahli pengadaan bisa bebas kreasi tanpa rasa ketakutan. Tetapi setelah fase perjal. (*)

Di Posting : 26 November 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga