MCW : Utang Pajak Hiburan di Kota Batu Mencapai Rp 25 M

Kategori :
Penulis : Doddi Risky
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Foto : Prokota.com

PROKOTA BATU – Malang Corruption Watch (MCW) menilai pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu terutama dari sektor pajak dan retribusi daerah masih rendah.

Sebaliknya nilai piutang pajak terus bertambah dan seolah Pemkot Batu terkesan membiarkan. Bahkan MCW menngestimasikan utang pajak hiburan Kota Batu nilainya fantastis. Totalnya mencapai Rp 25 miliar.

Divisi Korupsi dan Politik MCW, Ata Nursasi mengatakan berdasarkan data yang sudah mereka himpun, ada lima sektor penerimaan pajak daerah terbesar dalam lima tahun terakhir.

Yakni penerimaan ada Bea Pajak Hasil Tanah dan Bangunan (BPTHB), pajak hotel, PBB, pajak hiburan dan pajak penerangan jalan.
“Jumlah PAD di Kota Batu itu tidak wajar jika dibandingkan dengan sejumlah potensi yang dimiliki. Harusnya dengan ikon Kota Pariwisata dengan sejumlah unsurnya secara tidak langsung menyumbang PAD yang besar terutama pada sektor pajak dan retribusi karena berkaitan langsung dengan kebijakan pariwisata yang diterapkan,” ujar dia kepada PROKOTA. Com.

Bahkan tak hanya itu, dalam LHP LKPD Kota Batu tahun 2014, tercantum bahwa terdapat piutang pajak hiburan yang tidak diakui oleh wajib pajak sebesar Rp 24.555.376.610 (sudah diterbitkan SKPDKB).

Selain itu , LHP LKPD 2015 juga menjelaskan beberapa piutang yang menurut pemerintah merupakan piutang yang macet dan tidak dapat ditagih, yaitu pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir Jatim Park Group Group (2004-2009) Rp 4.78 miliar.

Kemudian pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak parkir (2010-2014) Rp 19.9 miliar tidak dapat ditagih. Sehingga bila ditotal utang pajak mencapai Rp 25 miliar.

Berdasarkan hasil konfirmasi BPK, pemerintah telah melakukan upaya penagihan piutang pajak yang macet dan tidak tertagih diatas kepada JTP 1, JTP II, Hotel PI, dan BNS.

Akan tetapi tidak mendapatkan respon sebagaimana mestinya. Kota Batu juga belum memiliki prosedur yang jelas untuk melakukan verifikasi, validasi, dan penyelesaian piutang pajak. Sehingga piutang tersebut belum mempunyai pola penyelesaian yang jelas.

MCW pun mendesak agar Dispenda Kota Batu segera mempublish jumlah pajak dan utang pajak sehingga transparan dan juga bertindak tegas dengan menagih.

Terpisah, Kepala Dispenda Kota Batu, Eddy Murtono menanggapi desakan dari MCW. Pihaknya telah beraudiensi dengan MCW dan berkomitmen bersama menyelesaikan problem perpajakan di Kota Batu.
“Kita terima tanggapan dari teman-teman MCW. Nanti akan segera kami pelajari kendalanya dan disosialisasikan,” pungkas dia. (*)

Di Posting : 8 November 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga