Berangkat Lebih Awal, Bupati Malang Rendra Kresna Siap Penuhi Panggilan KPK

Kategori :
Penulis : Agus Prasetyo
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Foto : Prokota.com

PROKOTA MALANG – Bupati Malang Rendra Kresna sudah sangat siap menghadapi pemanggilan KPK. Pemeriksaan KPK terhadap Rendra Kresna akan dilakukan Senin Besok (15/10/2018).

KPK memanggil KPK terkait dugaan suap dan gratifikasi senilai 7 miliar. Bahkan Bupati Rendra sendiri hari ini sudah bertolak ke Jakarta. “Ya hari ini kami udah berangkat ke Jakarta,” kata salah satu kuasa hukum Bupati Rendra, Sudarmadi saat dihubungi PROKOTA. Com Minggu (14/10/2018).

Terkait kasusnya, Rendra memang menunjuk tiga kuasa hukum untuk mendampingi dalam menghadapi persoalan hukum yang tengah dihadapinya.

Mereka Gunadi Handoko, Sudarmadi, Imam Muslich. Hanya saja, Sudarmadi dan Imam Muslich yang sudah berada di Jakarta. Sedangkan Gunadi Handoko menyusul besoknya lantaran penerbangan penuh. “Tiket penuh, saya akan berangkat besok ke Jakarta,” kata Gunadi saat dihubungi via ponselnya.

Gunadi mengatakan, bahwa kliennya akan kooperatif menjalani proses penyidikan KPK. Keberangkatan lebih awal dari hari pemanggilan sebagai bentuk komitmen tersebut. “Pak Bupati ( Rendra Kresna) akan kooperatif, selama proses penyidikan,” terang pria yang pernah aktif di manajemen Arema ini.
Seperti diketahui Bupati Malang Rendra Kresna menerima panggilan KPK pada, Kamis (11/10/2018) kemarin.

Surat panggilan untuk Rendra Kresna dengan status tersangka menerima gratifikasi dana alokasi khusus (DAK) tahun 2011 pada Dinas Pendidikan.

Rendra Kresna dijerat KPK dengan dua sangkaan yaitu suap dan gratifikasi. Total penerimaan uang Rendra disebut KPK Rp 7 miliar. “KPK menemukan bukti permulaan yang cukup adanya 2 dugaan tindak pidana korupsi yaitu suap dan gratifikasi,” kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang Kamis (11/10/2018).

Rendra dijerat sebagai penerima suap dengan sangkaan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan Ali Murtopo diduga sebagai pemberi dengan sangkaan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Sedangkan untuk perkara gratifikasi, Rendra adijerat bersama-sama dengan seorang swasta bernama Eryk Armando Talla.

Keduanya diduga melanggar Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)

Di Posting : 14 October 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga