MCW Desak KPK Tangkap Aktor Intelektual Terkait Dugaan Korupsi DAK 2011

Kategori :
Penulis : Doddi Risky
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

Foto : Prokota.com

PROKOTA MALANG – Gemparnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masuk ke Kabupaten Malang terkait adanya dugaan korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2011, tak membuat heran Malang Corruption Watch (MCW) heran. Sebab dalam kasus ini memang dugaan korupsinya sangat kuat mengingat besarnya anggaran yang mencapai Rp 108 miliar.

Malang Corruption Watch (MCW), menyebutkan modus yang terjadi ada pada proses lelang pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan.

Meskipun pemerintah pusat menerapkan sistem elektronik melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik) agar mudah melakukan pengawasan.

Namun, masih ada celah yang dimanfaatkan bekerjasama dengan pihak ketiga. Terutama ditengarai ada dugaan kongkalikong dengan rekanan. “Proses lelang tidak sesuai dengan seharusnya. Pemenangnya sudah ditentukan sejak awal. Sehingga proses pemenangan lelang tidak murni secara elektronik di LPSE,” ucap Divisi Korupsi Politik MCW Afif Muchlisin, Selasa (9/10/2018)dihadapan wartawan di kantor MCW Wisma Kalimetro

Perlu diketahui bahwa anggaran DAK tahun 2011, tambahnya yang telah dimenangkan rekanan kemudian dimainkan di tahapan realisasi pengadaan barang dan jasa (pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana sekolah).

Modus operandi dicontohkannya, pengerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi awal. “Dalam pemeriksaan atau audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) ada temuan itu. Dalam bahasa mereka kekurangan volume pengerjaan,” beber dia.

Pasalnya dugaan praktik korupsi modus tersebut semakin kuat. Jika dikomparasikan pada realitas di lapangan.

Data yang dihimpun MCW dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI tahun 2017 menyebutkan yang seharusnya sarana sekolah baik tapi masih ada kerusakan.

Rinciannya, untuk jenjang SD baru 17 persen kondisi baik. Jenjang SMP 24 persen baik, SMA 38 persen dan SMK 35 persen. “Kami masih belum tahu berapa nominal kerugian negara dari kasus ini. Namun kuat dugaan kerugian miliaran rupiah mengingat setiap tahun DAK untuk bidang pendidikan terus meningkat pertahunnya,” paparnya.

Selain itu, MCW optimistis KPK segera menetapkan tersangka atas proses penyelidikan dan penggeledahan di Pemkab Malang. “Kami mendesak KPK mendalami dugaan korupsi di Kabupaten Malang. Termasuk mencari aktor intelektual dibalik korupsi yang terjadi,” tandas dia. (*)

Di Posting : 9 October 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga