Delapan Jabatan Diisi PLT, Pemkot Malang Konsultasikan ke Mendagri

Kategori :
Penulis : Doddi Risky
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

PROKOTA MALANG – Delapan jabatan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang masih lowong. Alias belum ada pejabat yang definitif.

Kalaupun ada yang mengisi, statusnya masih pelaksana tugas (Plt) dan merangkap jabatan lain. Delapan OPD itu antara lain sekretaris dewan, badan kesatuan bangsa dan politik (bakesbangpol), inspektorat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
Selain itu, disnaker, dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu, dinas perumahan dan pemukiman, dan dinas perpustakaan umum.

Sekkota Malang Wasto mengatakan lowongnya pejabat di delapan OPD itu harus segera ada solusi. Karena bila dibiarkan, akan  berdampak pada program-program yang telah disusun. Mengingat jabatan itu sekarang diisi PLT dan jangka waktunya sudah lama. Bahkan jika mengacu pada aturan Wali Kota Malang Sutiaji tidak diperkenankan melantik sebelum menjabat enam bulan, Plt bisa setahun atau 12 bulan.

Dengan demikian solusinya harus dicarikan pengganti definitif. ”Harus kami konsultasikan dulu ke pusat (Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi). Apa yang diputuskan pusat yang akan kami ambil,” ujar mantan Kepala Bappeda Kota Malang ini.

Opsi yang ditawarkan untuk mengisi jabatan kosong ini salah satunya lelang. Bisa saja pejabat nanti diambil dari internal Pemkot Malang atau dari luar. Nah, mekanisme lelang inilah yang butuh fatwa dari pemerintah pusat. ”Ditunggu saja. Nanti bisa bentuk lelang atau lainnya,” kata dia.

Meski saat ini dijabat Plt, kata Wasto, program-program sudah bisa dieksekusi. Karena dari sisi anggaran maupun teknis pelaksanaan sudah disusun oleh pejabat sebelumnya. ”Jadi nggak terlalu masalah,” ungkap mantan kepala DKP ini.

Disisi lain tambah mantan kepala dinas kebersihan ini menyebut akan lebih afdal jika OPD dijabat orang yang kompeten dan definitif. Gerak OPD bakal lebih luas dan bisa lebih kreatif. ”Supaya fokus dan maksimal kinerjanya,” tandas dia. (*)

Di Posting : 4 October 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga