Arief Wicaksono : 700 Juta Bukan Uang “Pokir” tapi THR

Kategori :
Penulis : Doddi Risky
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on print

PROKOTA MALANG – Sidang dugaan kasus suap APBD Perubahan 2015, terhadap sejumlah anggota dewan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Surabaya, pada Rabu (26/9/2018) kemarin.

Mantan Ketua DPRD Kota Malang, Arief Wicaksono kesekian kalinya dihadirkan sebagai saksi dalam sidang lanjutan tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK memberikan sejumlah pertanyaan dan sekaligus memutar bukti rekaman serta menunjukkan bukti lain terkait dugaan kasus suap APBD Perubahan dengan nominal uang Rp 700 juta.

Di persidangan itu, Arief Wicaksono, menegaskan uang Rp 700 juta bukanlah uang suap terhadap anggota dewan yang diistilahkan uang pokok pikiran (pokir).

Akan tetapi melainkan tunjangan hari raya (THR) yang diminta beberapa ketua fraksi kepada Mantan Wali Kota Malang, HM Anton dan Mantan Sekda Kota Malang, Cipto Wiyono. “Saya tidak tahu mendadak ada istilah pokir itu dari mana. Yang jelas pada waktu itu saya dan beberapa ketua fraksi meminta uang THR kepada pak wali,” ujar Arief Wicaksono dalam keterangannya.

Uang THR itu, kata Arief, sama sekali tidak berhubungan dengan kebijakan DPRD Kota Malang yang kebetulan juga sedang membahas APBD Perubahan Tahun 2015.

Permintaan uang THR itu karena ada desakan dari konstituen. Artinya tidak dirinya saja, akan tetapi beberapa anggota dewan juga merasakan hal yang sama ketika ada momen hari raya. “Pak wali (HM Anton, red) ini kan terkenal suka memberikan santunan sejak lama, jadi kami kala itu berinisiatif untuk meminta bantuan beliau. Ternyata sama Pak wali diarahkan ke Sekda dan Kepala PU,” tutur mantan ketua DPC PDIP Kota Malang ini.

Dalam sidang juga terjadi debat antara JPU KPK dengan Arief Wicaksono dalam sidang tersebut karena adanya beda penafsiran terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan seperti bukti pesan singkat dan sebagainya.

JPU dalam kesempatan itu juga membuka bukti perihal coret-coretan pembagian Rp 700 juta kepada para ketua fraksi dan anggota dewan setelah menerima uang dari Pemkot Malang.

Akan tetapi Arief menyebut dirinya tidak menyerahkan satu persatu uang kepada para ketua fraksi dan anggota dewan. Namun uang itu diambil sendiri dan dikoordinir oleh Suprapto.

Arief Wicaksono dalam sidang terhadap 18 anggota dewan itu juga meringankan dua terdakwa, yakni Mantan Ketua Komisi C, Bambang Sumarto dan Mantan Ketua Fraksi Hanura – PKS, Yaqud Ananda Gudban.

Arief membantah ada tudingan bahwa dirinya memberikan jatah pada kedua orang tersebut. “Saya tidak pernah memberi uang apapun kepada Pak Bambang Sumarto termasuk uang THR ini,” ucap Arief. “Kepada Mbak Nanda saya tidak beri uang juga, karena beliau ini orang kaya. Dari fraksi Hanura PKS yang ambil bukan Mbak Nanda tetapi Afdhal Fauza,” imbuhnya. (*)

Di Posting : 27 September 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga