Imbas 22 Anggota DPRD Kota Malang Ditahan KPK, Sejumlah Agenda Penting DPRD Kota Malang Amburadul

Penulis : Doddi Risky
Kategori :
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Foto : Prokota.com

PROKOTA MALANG – Dengan ditetapkannya 22 anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka baru, membuat sejumlah agenda penting DPRD Kota Malang menjadi amburadul.

Maklum 22 anggota DPRD Kota Malang Senin (3/9/2018) ditahan dan harus menjalani pemeriksaan lanjutan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta.

Sehingga praktis dari 45 anggota DPRD Kota Malang kini hanya menyisakan 5 orang saja. Karena sebelumnya KPK juga sudah menahan 18 anggota DPRD Kota Malang.

Pada hari ini, Senin (3/9/2018) seharusnya ada agenda rapat paripurna LKPJ Wali Kota Malang tahun 2013-2018.

Namun agenda tersebut batal terlaksana lantaran jumlah anggota DPRD Kota Malang yang ada tak memenuhi kuorum.
Tak hanya itu, sejumlah agenda lain dalam beberapa waktu kedepan juga terancam batal terlaksana.

Ada beberapa agenda yang terancam batal terlaksana adalah sidang pengesahan APBD-P 2018, Pembahasan KUA-PPAS 2019, Pansus Pajak Daerah, Pansus Tatib Dewan dan pembahasan rancangan APBD 2019. “Seharusnya September ini ada pembahasan soal APBD. Tetapi untuk sementara waktu kami masih menunggu Badan Musyawarah dan hasil konsultasi dengan Kemendagri,” ujar Plt Ketua DPRD Kota Malang, Abdurrochman kepada awak media Senin (3/9/2018).

Dengan penahanan 22 orang itu, ada hal lain yang juga terancam dengan kekosongan di DPRD Kota Malang. Salah satu agenda yang juga terancam adalah pelatikan Wali Kota terpilih, Sutiaji. Mengingat sidang paripurna LKPJ dari wali kota sebelumnya masih belum terlaksana.
Berdasarkan fakta itulah juga akan menjadi bahan untuk dikonsultasikan kepada pihak Kemendagri.

Harapannya semua permasalahan tersebut bisa segera mendapatkan solusi. Salah satu hal yang diharapkan bisa menjadi jalan keluar adalah pemberian Diskresi dari Kemendagri. Dengan demikian roda pemerintahan di Kota Malang tetap berjalan.

Bahkan sebelumnya Kemendagri sudah memberikan Diskresi untuk Kota Malang. Diskresi tersebut dikeluarkan setelah 18 anggota DPRD Kota Malang ditahan di Jakarta.

Dari Diskresi tahap pertama tersebut terdapat tiga keputusan penting yang sudah dihasilkan.

Perlu diketahui bahwa Keputusan pertama adalah jumlah anggota DPRD yang ada dianggap kuorum. Kemudian diputuskan tiga Plt pimpinan sementara yaitu Soni Yudiarto, Choeroel Anwar, dan Abdurrochman yang sekaligus sebagai ketua DPRD definitif.

Sehingga setelah diskresi diberlakukan, maka hal itu bisa mempermudah jalannya roda pemerintahan.

Abdurrochman mencontohkan dalam hal Tatib Dewan beranggotakan 45 orang. Untuk pengambilan keputusan diperlukan 2/3 anggota atau sekitar 30 orang.

Meski pada saat itu, jumlah anggota DPRD hanya bersisa 27 orang setelah adanya penahanan di Jakarta. Tetapi keputusan tetap bisa diambil setelah ada pemberian diskresi. “Saat ini memang butuh diskresi. Sebab, kalau tidak ada tentu kami kesulitan menjalankan semua aktifitas pemerintahan. Kalau sudah ada payung hukum diskresi tentu sangat membantu,” tandas dia. (*)

Di Posting : 3 September 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga