Anton Semakin Lama di Rutan, KPK Perpanjang Masa Penahanan 40 Hari ke Depan

Penulis : Ilyasi
Kategori :
Bagikan :
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram

Foto : Prokota.com

PROKOTA, JAKARTA – Masa penahanan Wali Kota Malang non aktif Moch Anton resmi diperpanjang oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tersangka kasus dugaan suap terkait pembahasan APBD-P Pemerintah Kota Malang TA 2015 ini diperpanjang masa penahanannya selama 40 hari ke depan.

Ini dilakukan KPK untuk merampungkan berkas perkaranya yang kini ditangani penyidik KPK. “MA (Moch Anton) diperpanjang untuk 40 hari mulai 18 April – 27 Mei 2018,” ungkap juru bicara KPK Febri Diansyah di gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (17/4).

Tak hanya mengumumkan perpanjangan penahanan KPK terhadap Anton, penyidik KPK hari ini juga melakukan pemeriksaan terhadap anggota DPRD Kota Malang Bambang Sumarto dan Sayiful Rusdi. Mereka diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

Sementara itu, Wiwik Hendri Astuti dan Sahrawi diperiksa sebagai saksi untuk 18 Anggota DPRD Kota Malang yang sudah lebih dulu ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK.
“Penyidik mendalami dugaan penerimaan-penerimaan oleh para tersangka terkait pembahasan APBD-P Pemkot Malang TA 2015,” tutur Febri.

Seperti diketahui, KPK resmi menetapkan Wali Kota Malang periode 2013-2018 Moch Anton sebagai tersangka. Orang nomor satu di Malang Kota ini ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap senilai Rp 700 juta terhadap 18 anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang.

Sedangkan unsur dewan, 18 Anggota dan Pimpinan DPRD Kota Malang juga turut ditetapkan tersangka. Mereka antara lain Wakil Ketua DPRD Malang periode 2014-2019, Zainudin; Wiwik Hendri Astuti, kemudian Anggota DPRD Kota Malang 2014-2019 Suprapto; Sahrawi; Salamet; Mohan Katelu; Sulik Lestyowati; Abdul Hakim; Bambang Sumarto; Imam Fauzi; Saiful Rusdi; Tri Yudiani; Heri Pudji Utami; Hery Subianto; Ya’qud Ananda Budban; Rahayu Sugiarti; Sukarno. H. Abdul Rahman.

Atas perbuatannya, sebagai pihak pemberi suap, Anton disangka melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan bagi penerima suap, sebanyak 19 Anggota dan Pimpinan DPRD disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (*)

Di Posting : 17 April 2018

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga