Sesuai Prediksi, Mantan Kadinkes Malang dr. Abdurrachman Resmi Jadi Tersangka Dugaan Korupsi Dana Kapitasi Puskesmas senilai Rp 8,5 M

MALANG PROKOTA.Com – Kejari Malang memenuhi janjinya untuk menetapkan tersangka baru terkait kasus dugaan korupsi dana kapitasi 39 puskesmas di Kabupaten Malang.

Ini setelah Kejari Malang menetapkan Mantan Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kabupaten Malang dr. Abdurrachmam ditetapkan sebagai tersangka baru Senin (13/1/2020).

Informasi yang diterima PROKOTA.Com nama Abdurrachman sebagai tersangka sudah santer terdengar dua bulan lalu. Akan tetapi baru Senin ini Kejari resmi mengumumkan Abdurrachman sebagai tersangka.

Penetapan Abdurrachman sebagai tersangka tidak terlepas dari keterangan dari satu orang lagi yakni Yohan Charles L Kepala Bagian Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang, Abdul Qohar AF mengatakan setelah memanggil sejumlah saksi dan alat bukti yang cukup, penetapan status tersangka itu baru dilakukan hari ini. “Hasil penyidikan tim, adanya dugaan kasus tindak pidana korupsi penggunaan alokasi dana kapitasi Puskesmas, yang seharusnya untuk operasional dan pelayanan, sebagian digunakan untuk kepentingan pribadi. Makanya kami menetapkan keduanya tersangka,” ujar Abdul Qohar kepada awak media di kantornya.

Disinggung kemungkinan adanya tersangka tambahan, Qohar menegaskan pihaknya akan melihat dalam pengembangan pemeriksaan kedepan.

Qohar membeberkan tersangka Abdurrachman sejak 3 tahun lalu memerintahkan kepada Yohan untuk memotong dana kapitasi setiap Puskesmas sebesar 7 persen, hingga mencapai total angka kurang lebih mencapai Rp 8,5 miliar.

Ini berdasarkan bukti yang ada, seluruh uangnya itu diterima Yohan Charles dari 39 Bendahara Puskesmas, ini perintah langsung dari Abdurrachman.

Penyidikan kita mulai tanggal 13 Januari 2019. Ini jadi lama karena kita hitung semua kerugian negara. Ada saksi yang diperiksa, diantaranya 39 Kepala Puskesmas, 39 Bendahara Puskesmas, pejabat struktural Dinas Kesehatan, Kasubbag Keuangan Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan baik yang saat ini menjabat atau yang saat itu, BPJS cabang Malang.

Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun Kejari Malang belum menahan keduanya. Pertimbangannya mereka dianggap kooperatif.

Qohar menegaskan apabila nanti dibutuhkan bisa saja Kejari menahan keduanya. Ini berdasarkan Pasal 21 bisa dilakukan penahanan, karena dikhawatirkan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya atau menghilangkan barang bukti. “Tapi sampai hari ini penyidik masih berkesimpulan untuk tidak dilakukan penahanan,” tutur Qohar.

Akibat tindakan tersebut, kedua tersangka koruptor tersebut dijerat pasal 2 Jo pasal 3 Jo pasal 12 huruf e, Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan ancaman hukuman 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. (*)