Serius Membangun Segala Bidang Dalam Sistem Manajemen Birograsi

Di Posting : 6 Februari 2019
Penulis : Doddi Risky
Kategori :
Bagikan :

Foto : Prokota.com

Banjarmasin, Prokota – Keseriusan dalam pembangunan segala bidang, Salah satunya perbaikan pemerintahan dan sistem manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Maka pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggung-jawaban yang jelas, teratur dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sakip bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat guna terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

Mendasari hal tersebut, Pemerintah Kota Malang terus melakukan perbaikan pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan atas kerja keras tersebut, Nilai BB mampu diraih SAKIP Kota Malang untuk periode tahun 2018. Ini merupakan skor BB yang ketiga kalinya setelah periode pelaporan tahun 2016 dan 2017. Piagam penghargaan diterima secara langsung oleh Walikota Malang Sutiaji dari Menteri PAN RB RI, Syafruddin di Hotel Golden Tulip Galaksi Banjarmasin Kalimantan Selatan pada hari Rabu tanggal 6 Februari 2019.

Ini (penghargaan) wujud dari komitmen Pemerintah Kota untuk senantiasa mengedepankan kinerja yang berbasis pada mutu pelayanan publik dan outcome. Dan, itu patut kita syukuri, meskipun masih banyak hal yang perlu terus ditingkatkan karena 3 (tiga) tahun kita stagn (berhenti) di BB. Tentu, kita akan terus memacu agar pada saatnya kota Malang harus mampu meraih skor A. Oleh karenanya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan terus kita bangun, yang salah satu instrumen kita lakukan di 2019 adalah program Lelang Kinerja, “ujar Sutiaji, Walikota Malang.

“Kami berharap melalui lelang kinerja, orientasi pada outcome makin kuat, target terukur jelas dengan komposisi anggaran yang terukur pula. Selaras hal itu, rightsizing atau restrukturisasi SOTK juga kita lakukan dalam rangka fokus tusi (tugas fungsi) sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi yang itu tentu menjadikan in efisiensi. Semoga tahun berikutnya dengan disertai langkah langkah tersebut, nilai A mampu kita raih, “ujar Sutiaji penuh optimis.

Mengusung semangat peningkatan mutu kinerja, ajang penyerahan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Provinsi dan Kabupaten/Kota Wilayah II yang digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) RI ini diharapkan mampu mewujudkan akuntabilitas kinerja dengan tepat waktu dan tepat prosedur dalam tahapan pelaksanaan mekanisme tahunan di masing-masing Pemerintah Daerah sehingga penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel dapat terlaksana dengan baik.

Seperti diutarakan Muhammad Yusuf Ateh, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Kinerja Aparatur dan Pengawasan PAN RB RI, acara yang diikuti gubernur, walikota dan bupati se wilayah II Pemerintah Daerah ini, dihelat dalam rangka mengaktualisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). “Sebagai katalisator efisiensi anggaran, SAKIP harus mampu mendorong program Pemda berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat” demikian dinyatakan Yusuf Ateh.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin mengatakan, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada kabupaten/kota yang telah melakukan upaya-upaya perbaikan nyata bagi peningkatan efisiensi birokrasi. “Saya mengharapkan agar kabupaten/kota tetap berupaya mengoptimalkan penerapan SAKIP dengan lebih baik,” ujarnya.

Wilayah II sendiri meliputi pemprov dan kabupaten/kota di DKI, Bali, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Di wilayah ini, tidak ada lagi yang berharap.(*)

Di Posting : 6 Februari 2019

Berita Serupa

Politik
Bisnis
Olah Raga