Ratusan Tambang di Kabupaten Malang Liar, APRI Jatim Siap Advokasi Perizinan

PROKOTA, MALANG – Diakui
atau tidak aktivitas pertambangan ilegal di Kabupaten Malang saat ini masih marak. Ini berdasarkan pantauan dari pengurus DPW APRI (Asosiasi Penambang Rakyat Indonesia) Jawa Timur.

Dari data lapangan yang diperoleh ada sekitar 230 an kelompok penambang yang tersebar di Kabupaten Malang. Hampir separohnya tak punya izin.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) APRI Jawa Timur, Didik Gatot Subroto mengatakan, penambang ilegal ini kebanyakan berstatus penambang rakyat atau penambang galian C.

Para penambang liat ini tersebar di beberapa kecamatan. Misalnya di Wajak, Singosari, Karangploso, Ampelgading, Tirtoyudo, Bantur, Gedangan, Kalipare, Kepanjen perbatasan Gondanglegi.

Dengan hadirnya APRI kata Didik, pihaknya berharap bisa membantu problem penambang terkait perizinan. Untuk itu, APRI Jatim akan mendorong penambang rakyat menjadi profesional, dengan memiliki legalitas pertambangan. “Kami akan melakukan advokasi agar mereka bisa menjadi pengusaha pertambangan yang profesional,” ujar Didik kepada PROKOTA.

Upaya menjadikan pengusaha ini profesional, kata Didik merupakan hal yang sangat penting. Sebab Pemkab Malang nantinya diuntungkan dengan adanya pemasukan berupa retribusi.

Hanya saja, lanjut Didik harus diakui untuk mengantongi perizinan bukan perkara yang mudah. Mengingat proses perizinan lama dan membutuhkan dana besar.

Di tingkat Kabupaten Malang, acuan mekanisme perizinan tersebut didasarkan pada Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah Nomor 3 Tahun 2010.

Dalam aturan itu, hanya terdata delapan kecamatan yang masuk wilayah pertambangan. Yaitu, Kecamatan Ampelgading, Tirtoyudo, Sumbermanjing Wetan, Bantur, Gedangan, Donomulyo, Kalipare, dan Dampit. Sementara itu, 25 kecamatan lainnya belum masuk zona tambang.

Berdasarkan itu, Didik menegaskan, proses perizinan yang diajukan di luar delapan kecamatan itu tidak bisa diproses.

Akan tetapi disisi lain, ada produk hukum lainnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa proses perizinan tambang harus dilakukan di tingkat provinsi. ”Proses perizinan menyeluruh ditarik ke provinsi, sedangkan kabupaten/kota hanya bersifat rekomendasi,” kata pria yang juga anggota DPRD Kabupaten Malang ini.

Disisi lain, lucunya pengawasan langsung dari (pemerintah) pusat. Problem itulah yang juga menyulitkan pemantauan terhadap praktik pertambangan ilegal. (*)