MCW : Geledah Kota Batu, KPK Harus Usut Tuntas Aktor korup Beserta Aliran Dananya

MALANG PROKOTA.Com – Komisi pemberatasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeladahan di kota Batu. Meski belum ada keterangan yang jelas tentang agenda penggeladahan tersebu berkaitan dengan kasus apa,” namun proses tersebut memberi signal positif bagi agenda pemberantasan korupsi di daerah, khususnya di Kota Batu. Publik tentu kaget, terlebih memori Korupsi mantan walikota Batu 2017 lalu masih terngiang-ngiang di kepala, ada gerangan apa KPK kembali mongobok-obok gedung megah itu?”, beber Raymon Divusi MHP MCW bernada tanya.

Lebih jauh dikatakan dia ,bahwa dalam penelusuran MCW, ditemukan bahwa penggeladahan tersebut berkaitan dengan dugaan gratifikasi yang melibatkan Mantan Walikota Batu, beserta sejumlah nama lain, baik pejabat daerah maupun pihak swasta selama 2011-2017. sebagaimana pula keterangan juru Bicara KPK, “Ali fikri yang menyebutkan bahwa penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan grafitikasi mantan walikota Batu. MCW menilai bahwa penggeladah kali ini merupakan suatu hal yang wajar dari massifnya praktik korupsi yang terjadi di Kota Batu sepanjang kepemimpinan mantan kepala daerah tersebut.

“Bahwa setiap perkara korupsi selalu menyisahkan sejumlah dugaan korupsi lainnya. Selain karena watak kekuasaan sebuah rezim korup, juga berkaitan erat dengan kepentingan pertahanan dan pelipatgandaan kekayaan oleh segelintir elit. Kasus Korupsi Mantan walikota Batu pada 2017 lalu secara gamblang memperlihatkan proses pelipatgandaan kekayaan dengan memanfaatkan kekuasaannya sebagai kepala daerah dengan cara korup, dugaan suap, gratifikasi, jual beli jabatan serta memperoleh fee dari sejumlah proyek menjadi pola lazim sepanjang periode kepemimpinannya.

Berikut adalah beberapa temuannya.
AS sebagai kepala dinas Pariwisata, sebelumnya pernah menjadi kepala dinas , sebelumnya menjabat Kepala Dinas PUPR, dan Lingkungan Hidup Kota Batu. berdasarkan keterangan saksi AS memberi uang sebanyak 100 Juta Kepada ER pada tahun 2017 dengan kode “uang titipan”; selanjutnya AS juga diduga menitipkan uang fee proyek sebesar 500 JT kepada ER.

Bahwa pemeriksaan terhadap Kristiawan dan PT GAJ merupakan suatu hal yang wajar dalam proses pengembangan kasus korupsi mentan walikota batu 2017, sebab, Kristiawan merupakan orang yang seringkali menerima titipan dari sejumlah pejabat dan pengusaha untuk ER, sehingga hal tersebut berpotensi menyeret dirinya dalam tindakan rasua atau dapat diduga sebagai orang yang turut terlibat.

“Terdapat dugaan potensi kerugian keuangan negara pada sektor pengadaan barang dan jasa pemerintah dibawah kewenangan dinas PUPRCK dan Dinas perumahan selama 2015-2017. Dugaan nilai kerugian diduga mencapai 4,5 M dari 31 paket pengerjaan. Salah satu PT yang turut menyumbang potensi kerugian tersebut adalah PT GAJ sebesar 471 JT. Selain itu, PT GAJ juga diduga bermasalah dan beberapa kali terlibat dalam dugaan korupsi pengadaan proyek di mojokerto dan purworejo. “ungkap Raymon Dividi MHP MCW saat kirim rilis pada awak media 6/1.

Lanjutnya bahwa selain daripada nama yang disebutkan di atas, MCW juga menemukan nama lain yang berpotensi terlibat dalam pusaran kasus korupsi tersebut. Beberapa nama diantaranya adalah HS, ZE, dan Y. HS merupakan orang kepercayaan ER untuk melaksanakan aksinya, ZE pernah disebut memberikan uang melalui kristiawan untuk ER, dan Y yang merupakan pengusaha yang diduga memberikan uang kepada ER untuk kepentingan pembiayaan kampanye DR pada PEMILU 2017.

“Berdasarkan pandangan di atas maka, MCW mendesak dan menyerukah:
Bahwa KPK untuk Segera menindaklanjuti sejumlah dugaan korupsi sebagaimana diterangkan dalam fakta persidangan terdakwa ER maupun dalam fakta persidangan terdakwa ES terutama berkaitan dengan sipa saja actor dan sejumlah uang yang diberikan kepada ER dengan tujuan tertentu yang diduga menjadi bagian dari tindak pidana korupsi. Adalah satu kewajiban yang dilakukan sebagai bentuk komitmen pemebrantasan korupsi di daerah serta menjadi bentuk pertanggungjawaban terhadap public khususnya masyarakat kota Batu.

“Bahwa aparat penegak Hukum Daerah, baik kepolisian maupun Kejaksaan untuk lebih serius dan independen dalam melaksanakan tugas penegahakan Hukumnya terutama berkaitan dengan sejumlah dugaan tindak Pidana Korupsi seperti: penggelapan pajak bumi dan bangunan, Dugaan Korupsi BWR, dugaan Korupsi Pajak Hiburan, serta dugaan korupsi lainnya yang telah dilaporkan oleh masyarakat Kota Batu.

“Pemerintah Kota Batu terutama kepada walikota Dan DPRD Kota Batu segera melalukan upaya reformasi birokrasi yang mengarah pada pelaksanaan system yang transparan, akuntabel dan antikorupsi.
Mengajak Kepada Seluruh Masyarakat Kota Batu untuk mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi di Kota batu ditengah maraknya pembangunan, baik oleh KPK, Kepolisian dan kejaksaan. Melakukan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah serta melaporkan dugaan korupsi yang terjadi di lingkungan pemerintah Kota Batu.”tegas Raymon. (riz/MPh/ray)