Marak OTT, APEKSI Dorong Pencegahan Ketimbang Penindakan

PROKOTA, JAKARTA – Maraknya kepala daerah yang tersandung kasus OTT yang dilakukan KPK disikapi Apeksi (Asosiasi Pemerintah Kota Se Indonesia) dan Apkabsi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Se Indonesia).

Ini terlihat digelarnya Rembuk Nasional yan g digelar APEKSI dengan tema “Kolaborasi Pemerintah Kota dalam Membangun Budaya Integritas Kota dan Nasional” di Ballroom Bidakada Hotel Jakarta (28/2/2018).

Dalam kegiatan itu dihadiri sebanyak 98 delegasi Pemkot Se Indonesia.

Inti dalam acara tersebut, lebih menguatkan komunikasi antara pejabat Pemkot dengan divisi Pencegahan KPK. “Kata cegah dan tindakan pencegahan ini lah yang hendak kita dorong, “ujar Airin Rachmi Diany, Walikota Tangsel, yang juga Ketua DPP Apeksi, mengawali pembukaan Rembuk Nasional.

Dalam rembuk nasional itu l, menghadirkan pemateri dari Kemen PAN RB RI, Kejagung RI, Polri, Irjen Kemendagri dan Walikota Palembang. Adapun catatan hasil rembuk nasional menjadi salah satu bahan untuk dilaporkan ke Presiden Jokowi secara langsung oleh Walikota Tangsel, Airin selaku Ketua Apeksi.

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Ahmad Wiyagus mengatakan keberhasilan penanganan korupsi tidak dapat hanya diukur seberapa banyak OTT dan atau banyaknya pelaku yang terpenjara.

Berhasil, justru apabila korupsi mampu dicegah sedini mungkin, termasuk saat terindikasi dan terdeteksi awal. Pendekatan pencegahan sebagai ukuran keberhasilan.

Pjs. Walikota Malang, Wahid Wahyudi ikut hadir dalam forum rembuk nasional menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas. “Satu diantaranya adalah mendorong dan meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mengakselerasikan dengan kemajuan teknologi informatika. Dengan TI layanan akan lebih terukur, terkontrol, pasti dan cepat, “ujar Wahid Wahyudi.

Terkait pengedepanan pencegahan sebelum penindakan Wahid, menyepakati dan mendukung sepenuhnya. “Ya pasti, apa pun itu lebih baik dicegah, artinya tidak sampai terjadi tindak korupsi. Itu bagus, dan tentu ini baik juga untuk penyelenggaraan pemerintahan,” kata dia. (*)