KPK Tetapkan Wali Kota M. Anton dan 18 Anggota DPRD Kota Malang Tersangka

PROKOTA, JAKARTA : Penyidik KPK akhirnya menetapkan 19 orang sebagai tersangka kasus dugaan suap pembahasan APBD 2015 Kota Malang. Satu diantaranya Wali Kota Malang non aktif, Moch. Anton. 18 tersangka lainnya dari unsur DPRD Kota Malang periode 2014-2019.

Ke 19 tersangka ini ditetapkan KPK menyusul M. Arif Wicaksono mantan ketua DPRD Kota Malang periode 2014-2019. Mantan kepala dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan, Jarot Edi Sulistyono yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK Agustus 2017 lalu.

Jarot ditetapkan sebagai tersangka karena memberikan suap kepada pimpinan DPRD Kota Malang senilai Rp 700 juta.

“Kami menemukan bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan baru terhadap beberapa orang lainnya dan jumlahnya 19 orang,” kata Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, dalam konferensi pers di kantor KPK , Rabu (21/3).

Dalam kasus ini, Anton diduga sebagai pihak yang memberikan suap kepada pihak DPRD dengan tujuan memuluskan pembahasan APBD-P Kota Malang tahun anggaran 2015. “Anton diduga memberi hadiah dan janji kepada anggota DPRD Kota Malang,” beber Basaria.

Atas perbuatannya tersebut, Anton disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan untuk 18 anggota DPRD disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (*)