KPK Soroti Pengadaan Pigura Presiden RI dan Pahlawan Nasional di Dinas Pendidikan Kabupaten Malang

MALANG PROKOTA.Com – Dinas Pendidikan Kabupaten Malang tengah menjadi sorotan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penyebabnya diduga kuat ada penyelewengan terkait pengadaan pigura foto pancasila, Presiden RI dan tokoh pahlawan nasional.

Kasus ini bermula adanya beredarnya surat edaran dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia pada tahun lalu.

Untuk mengimplementasikan pendidikan karakter, setiap ruang kelas di lembaga pendidikan SD dan SMP agar memasang foto naskah teks Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden, serta beberapa foto pahlawan nasional.

Menyikapi hal itu, Diknas kabupaten Malang lantas menghimbau pada setiap lembaga agar memasang foto-foto tersebut.

Permasalahan muncul lantaran sekolah merasa dipaksa untuk membeli dan ada dugaan pengadaan foto tersebut hanya dimonopoli oleh salah satu rekanan.

Inspektorat Kabupaten Malang Tridiyah Maestuti mengakui mendapat permintaan dari KPK untuk memeriksa kasus pigura foto di dinas pendidikan Kabupaten Malang.

Ini berdasarkan pada Pengaduan Masyarakat yang langsung ke KPK. “Ya memang ada pengaduan masyarakat ke sana (KPK,Red) dan kami diminta untuk memeriksanya. Kalau ada temuan penyelewengan, yah harus dikembalikan dahulu, nanti hasilnya akan kami laporkan ke KPK,” ujar Tridiyah.

Tridiyah mengaku saat ini sedang melakukan penyelidikan. Dasarnya, surat edaran itu ada, kemudian harus dikolektif. “Padahal itu sifatnya himbauan, hal ini sedang kami dalami, nanti kalau sudah rekomendasinya akan keluar,” terang mantan kadis LH ini.

Sementara itu, Ketua I DPRD Kabupaten Malang Drs. Didik Gatot Subroto menyesalkan adanya surat edaran tersebut seharusnya tidak perlu ada.

Mengingat pengadaan foto itu seharusnya sudah menjadi kebutuhan atau kewajiban lembaga untuk memasang foto-foto tersebut. “Meski tanpa surat edaran, lembaga sekolah sudah berkewajiban untuk memasang hal terawbut pada setiap lokal kelas,” tutur Didik kepada PROKOTA.Com Senin (11/3/2019)

Apabila muncul unsur paksaan, kata Didik ini sudah tidak boleh. Apalagi belinya dikoordinir.

Jika sesuatu itu dipaksakan, berati sudah tidak dibenarkan. “Kesannya bukan menjadi kebutuhan yang mendesak, endingnya menjadi proyek pengadaan,” kata politisi PDIP asal Singosari ini.

Disinggung kasus ini dilaporkan ke KPK, Didik merasa prihatin. Sebab ini bisa menjadi aib kedua kalinya bagi dinas pendidikan Kabupaten Malang. “Kalau memang terbukti bisa mencoreng dunia pendidikan Kabupaten Malang,” tegas Didik.

Terpisah Kadiknas M.Hidayat mengakui surat edaran itu ada, akan tetapi pihaknya mengaku tidak ada paksaan dalam pengadaan pigura foto di lembaga sekolah.
“Kalau ada pemaksaan tidak usah diikuti, saya mengintruksikan berdasarkan hal itu pertama harus ikut aturan, yang kedua jangan memaksakan kehendak, yang ketiga jangan memberatkan lembaga sekolah,” tandas dia. (*)