Diduga Ada Pungli, FMPP Kritisi SMPN I Tumpang

MALANG PROKOTA.Com – Keresahan warga Tumpang Kabupaten Malang muncul tiap PPDB dimulai, hal ini terpicu  adanya dugaan  pungutan liar di SMPN 1 Tumpang Kabupaten Malang dengan dalih  penarikan sumbangan pada calon Murid baru, maupun Murid yang akan mengambil raport kenaikan kelas.

Menurut Ketua Umum Front Masyarakat Peduli Pendidikan (FMPP) Asep Suriaman, S.Psi, mengatakan atas temuan uang investasi Rp 1,5 juta, bagi Calon peserta didik baru harus membeli seragam kesekolah, serta uang sodaqoh Rp 100 ribu/bulan yang digagas komite SMPN 1 Tumpang.

Pasalnya hal ini merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 belum sepenuhnya difahami dan dijalankan oleh komite SMPN 1 Tumpang. Mari kita buka kembali dan dibaca serta difahami apa itu yang di namakan Bantuan Pendidikan, Sumbangan Pendidikan dan Pungutan Pendidikan. Semoga komite Sekolah bisa membedakannya.

Perlu diketahui bahwa sesuai dengan Permendikbud nomor 75 Tahun 2016, bunyi Pasal 1 :
Ayat 3 : Bantuan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa oleh pemangku kepentingan satuan pendidikan di luar peserta didik atau orang tua/walinya, dengan syarat yang disepakati para pihak.
Ayat 5 : Sumbangan Pendidikan adalah pemberian berupa uang/barang/jasa/ oleh peserta didik, orang tua/walinya, baik perseorangan maupun bersama-sama, masyarakat atau lembaga secara sukarela, dan tidak mengikat satuan pendidikan.
Ayat 4 : Pungutan Pendidikan adalah penarikan uang oleh Sekolah kepada peserta didik, orang tua/walinya yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan.               

Batas-batas penggalangan dana yang boleh dilakukan Komite Sekolah sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Mendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Pada Pasal 10 ayat (2) penggalangan dana dan sumber daya pendidikan berbentuk bantuan dan/atau sumbangan, bukan pungutan.
Ada beberapa bentuk-bentuk pungutan di sekolah, baik pungutan resmi maupun pungutan liar. Pungutan resmi adalah pungutan yang memiliki dasar hukum dan tidak melanggar peraturan yang ada, sementara pungutan liar (pungli) adalah pungutan yang tidak memiliki dasar hukum meski telah didahului dengan kesepakatan para pemangku kepentingan. Karena pada dasarnya kejahatan juga bisa dilakukan melalui sebuah kesepakatan dan pemufakatan (pemufakatan jahat).

Lanjut Asep, Secara Hukum, bahwasanya Sumbangan Partisipasi Masyarakat ( SPM ) sebesar Rp. 100.000, Dana investasi Pendidikan yang nominal jumlah ditentukan termasuk Pungutan  Pendidikan.  – (Merujuk pada permendikbud nomor 75 tahun 2016 ) –
Terkait CPDB yang diwajibkan membeli seragam disekolah. Aturan mana yang dibuat landasan dan sandaran pengurus komite SMPN 1 Tumpang. Sedangkan mengacu pada Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 12 ayat 1 yang berbunyi:  Komite Sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar, pakaian seragam, atau bahan  pakaian seragam di sekolah.” Sudah sangat jelas bahwasanya komite Sekolah dilarang menjual kain seragam.

Tolak saja kalau tidak sesuai aturan serta prosedur terkait partisipasi masyarakat, dan sebenarnya tahun lalu juga ada sekolah yang memaksakan sehingga mendapat teguran/sanksi dari Dinas pendidikan Kabupaten Malang. tegasnya kepada jurnalis Prokota.Com

“Jika masih mengulangi di tahun ini, ya kita harus berani melaporkan ke APIP/APH”. jika ada intimidasi terhadap CPDB yang sudah diterima dengan alasan dikaitkan seragam, pungutan yang dibungkus sumbangan dengan nominal yang ditentukan dan sebagainya. tolong bisa menyampaikan ke kami sesuai Pasal 35 ayat (3) Perbup 22/2020 dan/atau langsung ke Bupati melalui Tim Saber Pungli manakala di jajaran (Disdik) ada yang terlibat.”pungkasnya.

kepala dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten malang Dr. Rachmat Hardijono, menyampaikan dalam pesan singkat melalui via WA “untuk mengkonfirmasi ke anggota Komisi 4 DPRD saja sehingga lebih pas”

ketua komisi 4, Mohammad Saiful Efendi, politisi asal Gerindra mengatakan tidak ada pelanggaran dan tidak melanggar permendikbud 75 tahun 2016, dan saya sudah memintai keterangan kepada komite dan sekretaris sekolah bahkan bagi yang tidak mampu dibebaskan pembiyaannya.

pihak sekolah dan wali murid baik calon murid yang baru maupun yang lama komite dan sekretaris sekolah mengatakan saat dilakukan sidak ke smpn 1 tumpang, tidak ada yang melanggar, bahkan walimurid sendiri yang menyetornya. tidak ada unsur paksaan. tegasnya politis gerindra, dikonfermasi melalu via telpon selulernya.

Editor: doddy Rizky