Diduga ada Kongkalikong, AMATI (Aliansi Masyarakat Anti Korupsi) Desak Gubernur Jatim Batalkan MCC

MALANG PROKOTA.Com – Langkah Pemkot Malang untuk membangun proyek mercusuar Malang Creative Center (MCC) senilai Rp 185 Miliar mulai mendapatkan penolakan dari masyarakat Kota Malang.

Ini terlihat Senin (18/11/2019) elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) terpaksa turun ke jalan untuk menolak mega proyek tersebut.

Dalam aksinya, mereka menggelar aksi teaterikal yang dipusatkan di depan balaikota dan DPRD Kota Malang memperagakan adanya dugaan main mata (kongkalikong) antara eksekutif dan legislatif untuk memuluskan proyek MCC.

Tak hanya itu, mereka juga membacakan beberapa puisi yang intinya mengkritik soal pembangunan MCC yang dinilai bukan skala prioritas untuk warga Kota Malang. “Kalau Pemkot tetap ngotot dan tidak mau membatalkan MCC berarti eksekutif dan legislatif kita sudah buta dan tuli tidak mau mendengar keluhan masyarakat Kota Malang,” ujar penanggungjawab aksi M. Romadoni disela-sela aksi.

Saat ini, kata Doni ada beberapa persoalan serius yang semestinya menjadi skala prioritas Pemkot dan DPRD Kota Malang dan mendapatkan penanganan segera. Salah satu yang mencolok keberadaab jembatan Muharto yang kekuatannya tinggal menyisakan 40 persen. Tapi mirisnya jembatan ini tidak kunjung ada perbaikan.

“Fatalnya justru jembatan Muharto tidak ada anggaran. Ini kan lucu. Padahal keberadaan jembatan tersebut merupakan akses penting bagi perekonomian dikawasan malang Timur,” kata pria yang akrab dipanggil Abah bro ini.

Tak hanya itu, keberadaan pasar di Kota Malang yang membutuhkan perbaikan untuk menunjang layanan publik. Seperti pasar blimbing, pasar gadang, pasar besar. Namun sampai hari ini kondisi pasarnya masih memprihatinkan. Padahal pasar ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Belum lagi, lanjut Doni, persoalan banjir dan kemacetan masih menjadi momok dan sampai saat ini tidak kunjung ada penanganan serius dari Pemkot Malang. “Jadi aneh sekali jika problem masih menumpuk Pemkot kemudian lebih memilih membangun MCC dengan anggaran yang fantastis. Terus kerjanya apa mereka,” kata pria yang getol menyoroti kasus korupsi di Malang ini.

Berdasarkan fakta itu, Doni akan mengirimkan surat ke Gubernur Jatim untuk bisa merevisi keberadaan anggaran untuk pembangunan MCC. Mengingat proses pengesahan APBD saat ini tengah dalam evaluasi gubernur. “Prinsipnya MCC harus dibatalkan dan anggarannya dialihkan untuk hal hal yang lebih urgent. Kami berharap Gubernur Jatim Bu Khofifah bisa bersikap bijak menyikapi kondisi di Kota Malang,” tandas dia.

Korlap aksi Wahyu Eko Setiawan menambahkan alangkah eloknya jika pembangunan MCC dibatalkan. Kemudian anggarannya dialihkan untuk membangun jembatan Muharto, karena kondisi jembatan Muharto saat ini sudah sangat menghawatirkan dan terancam roboh. Atau merenovasi gedung Dewan Kesenian Malang (DKM) yang terlihat sudah tidak layak dengan kondisi pagarnya keropos di hampir semua titik serta bangunannya sudah kusam. Sehingga kondisinya memberikan kesan kumuh.

Sementara Ketua DPRD kota Malang I Made Rian Diana Kartika bersedia menemui massa aksi sambil membubuhkan tandatangan di lembaran kain putih yang bertuliskan penolakan pembangunan MCC.

Dihadapan massa aksi, Made menegaskan bahwa pembahasan APBD Kota Malang tahun 2020 masih belum final. “Kita akan mengawal APBD tahun 2020 agar digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat,” tandas pria yang juga ketua DPC PDIP Kota Malang ini. (*)