MALANG PROKOTA.Com – Usai menggelar deklarasi, pasangan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati Malang, Drs. H. Sanusi dan H. Didik Gatot Subroto akhirnya resmi mendaftar dalam pilkada serentak lanjutan Bupati dan Wakil Bupati Malang 2020 di KPU Kabupaten Malang jl. Panji no. 119 Kepanjen, Kabupaten Malang Jum’at (4/9/2020).

Dengan mengenakan baju putih, pasangan yang diusung PDIP, NasDem, PPP, Demokrat, Gerindra dan Golkar ini mendaftarakan ke KPUD Malang sekitar pukul 13.30 WIB dengan dikawal para petinggi partai dan simpatisan.

“Namun demikian mereka tetap mematuhi protokol kesehatan Covid 19”.

Sanusi mengatakan, pihaknya akan mengikuti semua tahapan yang sudah disusun KPU.

Dengan pendaftaran ini, Sanusi berharap koalisi besar ini bisa memenangkan pilkada yang akan digelar 9 Desember 2020 nanti. Sehingga SANDI bisa mewujudkan kemakmuran rakyat Kabupaten Malang.

“Tentu ini semua berkat kerja keras dari tim SANDI dan partai pengusung baik dari PDI P, Nasdem, Demokrat, Golkar PPP dan Gerindra beserta relawan dan simpatisan,” tutur pria asal Gondanglegi.

Hari Sasongko Ketua tim pemenangan SANDI menambahkan masyarakat kabupaten selama ini dewasa dalam berpolitik. Masyarakat mampu menciptakan suasana kondusif dan aman.

Pria yang akrab dipanggil Harsas ini mengatakan kampanye kali ini berbeda dengan sebelumnya lantaran pandemi COVID 19. Sehingga tidak ada arak-arakan. “Kami patuh dan taat kepada PKPU dalam berkampanye tidak boleh lebih dari 50 orang, sesuai dengan prokotol kesehatan, harus tetap berpedoman kepada PKPU,” kata politisi senior PDIP di Kabupaten Malang ini.

“Untuk dana kampanye adalah kita gotong royong, yang pertama dari paslon dan sumbangan sumbangan dari sumber lain yang tidak mengikat dan dicatat dengan baik biar jelas sumbernya,” imbuh mantan Ketua DPRD Kabupaten Malang ini.

Sri Untari menegaskan dwngan didaftarkannya pasangan SANDI, semua mesin politik yang mendukung sudah bisa bergerak untuk melakukan sosialisasi. “Karena SANDI didukung koalisi besar, kami bertekad untuk memenangkan minimal 60 persen,” tutur perempuan yang juga menjadi anggota DPRD Propinsi Jatim ini.(*)