BPPD Kota Malang Warning Hotel dan Rumah Makan Penuhi Standarisasi Kelaikan Gedung demi Meminimalisasi Resiko Bencana 

PROKOTA MALANG – Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kota Malang menginstruksikan kepada pengusaha menerapkan keamanan berlapis terkait penanggulangan bencana.

Dicontohkannya seperti kebakaran dan gempa yang bisa mengancam keberadaan wilayah Kota Malang seperti kasus gempa di Lombok.

Untuk itu, karena di Malang Kota terdapat banyak gedung besar dan tinggi seperti hotel dan rumah makan. Dengan demikian para pengusaha diimbau untuk memasang berbagai kebutuhan dalam menanggulangi bencana. Sehingga harapannya resiko bencana bisa diminimalisir. “Paling tidak para pengusaha itu tahu ke mana dan bagaimana melaporkan kejadian,” ujar Kepala BPBD Kota Malang J. Hartono pada wartawan, Selasa (28/8/2018).

Setiap gedung pun diwajibkan memiliki peralatan pencegahan seperti Apar (Alat Pemadam Api Ringan) untuk menanggulangi kemungkinan kebakaran.
Selain itu, setiap gedung juga diharuskan memiliki tangga darurat serta petunjuk jalur evakuasi.

Fungsinya untuk menyelamatkan tamu dan wisatawan saat sedang terjadi bencana yang menimpa hotel atau pun gedung .

Ketua PHRI Kota Malang , Dwi Cahyono menilai jika kewajiban terkait pemasangan perlengkapan pencegahan bencana dan jalur evakuasi memang menjadi kewajiban dari sebuah gedung.

Para pemilik gedung dan pengusaha hotel dan rumah makan yang setiap hari mendapat kunjungan wisatawan pun wajib untuk menerapkan konsep safety sebagaimana yang telah ditetapkan. “Dan wisatawan sekarang itu pintar, mereka akan memilih gedung atau tempat makan dan menginap yang menjamin keselamatan mereka . Karyawan juga wajib tahu agar dapat memberi pengarahan pada tamu,” kata dia.

Bahkan tak hanya itu , Dwi juga berharap agar Pemerintah Kota Malang lebih ketat saat memberi izin mendirikan bangunan bagi para pengusaha. Terutama untuk tinggi bangunan, agar sesuai dengan peraturan serta kapasitas dan kemampuan dari pemerintah dalam menanggulangi bencana. “Kalau tinggi gedung melebihi ketentuan, kemudian kapasitas mobil damkar kita tidak mumpuni, maka izin tidak harus dikeluarkan. Kecuali perlengkapan pemadam mumpuni, maka silahkan izin bangunan tinggi diperbolehkan,” tandas dia. (*)