Berat, Abah Anton Wali Kota Malang Non Aktif Dijerat JPU KPK Pasal Berlapis

PROKOTA SIDOARJO – Kasus dugaan suap korupsi APBD Kota Malang 2015 yang menyeret Wali Kota Malang non aktif H. Moch Anton mulai disidangkan. Adapun sidang perdana itu digelar di Pengadilan Tipikor (Tindak Pidana Korupsi ) di Sidoarjo Jumat (8/6/2018). Sedangkan agendanya seperti biasa sidang pertama pembacaan dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam sidang tersebut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK Arif Suharnanto mendakwa pria yang akrab dipanggil Abah Anton tersebut dengan pasal berlapis. Yakni pasal 5 ayat 1 dan pasal 31 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. “Semua dakwaan terhadap terdakwa (M. Anton) ini sama persis dengan terdakwa lain dalam kasus dugaan suap korupsi ABPD 2015,” ujar Arif Suharnato usai sidang.

Dalam upaya untuk membuktikan dakwaan tersebut, kata Arif selama sidang di pengadilan Tipikor  jaksa KPK bakal menghadirkan 22 orang saksi ke persidangan.

Saksi itu termasuk beberapa terdakwa lain dalam kasus dugaan korupsi APBD 2015. Termasuk 18 anggota DPRD Kota Malang yang juga sudah ditetapkan sebagai terdakwa oleh KPK. Kebetulan dari 18 anggota DPRD itu juga ada nama Yaqud Ananda Qudban yang juga kebetulan sebagai calon wali Kota Malang pasangan nomer 1 yang bergandengan H. Ahmad Wanedi. “Ada 22 orang saksi yang bakal kami hadirkan dalam sidang dengan terdakwa Anton,” kata dia.

Setelah membacakaan dakwaaan, sidang yang dipimpin oleh hakim Unggul Dwi Warsono ketika akan berakhir, terdakwa Abah Anton menyatakan permintaan untuk mengajukan eksepsi. Terkait permintaan Unggul pun langsung menjadwalkan rencana pembacaan eksepsi Abah Anton akan digelar 22 Juni 2018 mendatang. Jadi sidang kedua akan digelar setelah lebaran.

Seperti diketahui Abah Anton merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi APBD Perubahan tahun 2015 Pemkot Malang. Selain Anton, KPK menetapkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka dalam perkara ini.

Berdasarkan hasil penyidikan KPK, diduga Anton memberikan suap kepada Ketua DPRD Arief Wicaksono dan anggota DPRD Malang periode 2014-2019. Tak hanya itu, KPK juga sudah menetapkan Jarot Edy Sulistyono yang waktu itu menjabat sebagai Kadis Pekerjaan Umum Perumahan dan Pengawasan Bangunan (DPUPPB) Pemkot Malang. Jarot diduga memberikan suap kepada Arief Wicaksono senilai Rp 700 juta. (*)