AMATI Konsultasikan Aroma Dugaan Korupsi di Pasar Sumedang Mangkrak ke Jubir KPK

MALANG PROKOTA.Com – Mangkraknya Pasar Sumedang Kepanjen Kabupaten Malang membuat banyak pihak prihatin. Sebab proyek itu didanai dari uang rakyat yang nilainya mencapai 35,5 Miliar. Tapi kenyataannya proyek tersebut tak kunjung selesai.

Jika sebelumnya LSM SETARA dan IKAPPI (Ikatan Pedagang Pasar Indonesia) Kabupaten Malang yang sudah menyoroti soal itu, giliran masyarakat penggiat antikorupsi yakni Aliansi Masyarakat Anti Korupsi (AMATI) juga mengkritisi proses pembangunan Pasar Sumedang.

Bahkan persolaan ini oleh AMATI sudah didiskusikan dan konsultasikan ke perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ada roadshow KPK di Kota Malang Jumat lalu (6/9/2019).

Doni mengatakan, secara lisan dirinya sudah menyampaikan persoalan Pasar Sumedang yang mangkrak ke jubir KPK Febri saat ada kegiatan di Balai Kota Malang. Mengingat proyek tersebut didanai oleh APBD. “Ingat itu, pembangunannya pakai uang rakyat. Tapi saya melihat sepertinya buyakan (dihambur-hamburkan),” ujar Doni saat ditemui media online di Balaikota Malang seusai berdialog dengan jubir KPK.

Doni mengatakan pihaknya sudah mengetahui infomasi dari berbagai pihak. Salah satunya juga dari temen temen MCW bahwa ada yang tidak beres dalam proses pembangunan Pasar Sumedang. Ini terlihat dari rekanan yang mengerjakan Pasar Sumedang tiap dua tahun dikerjakan rekanan yang sama. Ini jelas aneh karena prosesnya melalui lelang. “Dugaan kami jelas itu by desain. Pemenangnya sudah ditata dan disiapkan untuk menjadi pemenang,” kata pria yang gemar mengoleksi barang antik dan burung berkicau ini.

Apalagi setelah survei di lapangan, kata Doni dirinya menilai tidak sebanding bentuk fisik Pasar Sumedang dengan uang yang sudah dikeluarkan oleh APBD senilai 35,5 Miliar. “Terlihat jelas sepertinya ada pengurangan volume. Intinya tidak sebandinglah dengan uang rakyat yang sudah dikeluarkan. Saya mencium ada dugaan aroma korupsi,” kata Doni.

Seperti diberitakan, Sebelumnya Ketua IKAPPI Cabang Kabupaten Malang Agus Sadullah menilai ada kecenderungan Pemkab Malang tak serius ketika memutuskan pembangunan Pasar Sumedang dari pasar tradisional menjadi Pasar Semi Modern. Indikasinya ini terlihat dari lamanya pekerjaan.

Hasil investigasi di lapangan, kata Gus Dullah (panggilan akrabnya) pedagang sempat dijanjikan oleh Pemkab Malang pembangunan Pasar Sumedang akan diselesaikan dalam kurun waktu selama dua tahun.

Namun faktanya, hingga lima tahun Pasar Sumedang tak kunjung ada kejelasan kapan selesai pembangunannya. “Ini kan aneh. Jadi pedagang sangat dirugikan. Pelayanan publik Pemkab buruk,” ujar Gus Dullah kepada jurnalis media online ini.

Terlebih lagi, lanjut Gus Dullah anggaran yang sudah dikeluarkan Pemkab Malang mencapai 35 miliar, namun pada kenyataannya Pasar Sumedang masih mangkrak. “Kami menilai ada yang tidak jelas perencanaannya. Kami sendiri juga heran anggarannya besar tapi kok ndak selesai selesai pembangunannya,. Ada apa?,” kata pri asal Tumpang ini.

Semestinya, sambung Gus Dullah dengan diputuskan memakai dana APBD semestinya pembangunannya lebih cepat. Daripada pekerjaanya dipihak ketigakan.

Gus Dullah menegaskan pihaknya akan turun ke lapangan untuk melakukan investigasi terkait Mangkraknya Pasar Sumedang. Sebab pengaduan yang masuk setiap hari pendapatan Pedagang yang berjualan semakin tidak tentu. “Ingat, ratusan pedagang mencari nafkah disitu (Pasar Sumedang) untuk menghidupi keluarganya. Dzolim pemerintah dan pejabatnya jika mereka diabaikan,” tandas dia.

Untuk itu, IKAPPI Kabupaten Malang berharap dalam proses pembangunan ini mengedepankan kepentingan pedagang. Artinya dalam proses pembangunan harus melibatkan pedagang.

Febri mengatakan pada prinsipnya masyarakat manapun bisa melaporkan hal hal terkait dugaan korupsi ke KPK. Apabila setelah ditelaah berkas pengaduan maka penyidik KPK bisa menindaklanjuti. “Kami rasa bagus. Semakin banyak elemen yang kritis terhadap persoalan korupsi. Mereka bisa jadi kontrol,” tandas dia. (Ilyas/agus)