Konferensi Pers dan Pernyataan Sikap Koalisi Masyarakat Anti Korupsi (KOMAK) Jawa Timur

MALANG PROKOTA.com – Pansel KPK telah bekerja dan melakukan proses seleksi untuk mendapatkan sosok pimpinan KPK yang baru. Saat ini calon pimpinan KPK telah terseleksi dan semakin mengerucut menjadi 40 kandidat.

“Sebagai bentuk komitmen kami dalam mengawal proses seleksi Capim KPK agar berjalan secara transparan, akuntabel, dan tidak memiliki konflik kepentingan dengan upaya pemberantasan korupsi, maka, kami dari KOALISI MASYARAKAT ANTI KORUPSI (KOMAK) JAWA TIMUR menyampaikan masukan kepada Pansel KPK,

“agar semakin selektif dalam meloloskan calon pimpinan KPK ke tahap berikutnya, sehingga diperoleh sosok-sosok terbaik, berintegritas, memiliki visi pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi, memiliki kemampunan manajerial dan pengelolaan SDM internal KPK, tidak memiliki konflik kepentingan dengan kerja- kerja KPK dan memliki keberanian dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, kami mendesak agar

“Proses Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Panitia Seleksi, harus mengutamakan calon-calon yang Berintegritas dan Berkomitmen untuk mengakselerasi Pemberantasan Korupsi”. Ungkap Dr Sulardi ketua KOMAKJatim dalam Diskusi Publik denganTema  Pilih Capim KPK yang Berintegritas di Uwiga Malang 19/8.

Sementara Sejalan dengan hal-hal tersebut di atas, maka KOALISI MASYARAKAT ANTI KORUPSI (KOMAK) JAWA TIMUR, yang menjadi Keynote Speker mantan ketua MK Prof. Dr. A Mukhtie Fajar, sebagai pematik Sulardi SH.MH akademisi UMM, Dr Muhammad Najih Phd akademisi UMM dan Dr Anwar Cengkeng akademisi UWiga, serta Dekan Universitas Widya Gama Malang Purnawan D Negara SH MH, yang dimoderatori oleh Dr Nuruddin Hady, SH MH   tersebut menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Korupsi sebagai musuh bersama (common enemy) dan sebagai kejahatan luar biasa dan merusak sendi-sendi dimokrasi, perekonomian nasional dan kehidupan berbangsa dan bernegara, maka harus diberantas secara sungguh-sungguh. Oleh karena itu, Timsel dituntut untuk mampu menemukan Capim KPK yang berintegritas dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
2. Mendukung Timsel KPK yang transparan agar menghasilkan pimpinan KPK berintegritas, memiliki visi pemberantasan korupsi, professional, dan memiliki keberanian mengakselerasi penuntasan perkara tindak pidana korupsi.
3. Memastikan indepedensi Calon Pimpinan KPK, karena tanpa indepedensi, berbagai upaya pencegahan dan penindakan hukum akan terkendala bila Calon Pimpinan KPK yang terpilih memiliki hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan kegiatan pada sektor sumber daya alam.
4. Mendesak agar Pansel KPK dalam menelusuri rekam jejak calon pimpinan KPK tidak hanya dilakukan melalui lembaga-lembaga resmi Negara, tetapi juga perlu mempertimbangkan masukan- masukan dari masyarakat baik secara kelembagaan maupun perorangan, dan menolak intervensi dari pihak pihak yang terganggu dengan upaya pemberantasan korupsi oleh KPK.
5. Mendesak Pansel KPK agar seleksi Capim KPK tidak saja memiliki Kompetensi dan Integritas, tetapi juga dibutuhkan sosok Capim KPK yang memiliki rekam jejak sebagai aktivis atau pegiat anti korupsi yang konsisten karena tentu saja tidak diragukan lagi komitmen dan keberaniannya dalam menuntaskan perkara tindak pidana korupsi di Negeri ini, dengan memperhatikan keterwakilan berbagai komponen bangsa.
6. Pansel KPK harus memperhatikan dan mempertimbangkan kriteria yang tertuang dalam kode etik pimpinan KPK, yang di dalamnya terdapat sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para pimpinan KPK, sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dan kriteria oleh Pansel dalam proses memilih Capim KPK.

Pansel KPK harus mempertimbangkan Calon Pimpinan KPK yang mampu menjadi pengayom bagi para pegawai KPK, dan memastikan bahwa mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik -baiknya dan tidak terganggu oleh segala intimidasi dan kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang ingin melemahkan dan terganggu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.
8. Pansel KPK harus mampu memilih Capim KPK yang mampu membangun hubungan harmonis dengan institusi Penegak hukum lain, baik dari Polri maupun kejaksaan, agar tidak terulang kembali kasus semacam “Cicak Vs Buaya”.
9. Kekuatan masyarakt sipil harus tetap kritis dan mengawal pemberantaan korupsi yang dilakukan oleh KPK.(*)