Protes AMDAL Tak Sesuai Kesepakatan, Warga Lesanpuro Demo Giant Sawojajar

PROKOTA MALANG – Warga RW 10, Kelurahan Lesanpuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang bergolak. Sebab mereka melayangkan aksi protes terhadap pihak Giant Sawojajar.
Aksi protes tersebut dilakukan warga lantaran mereka menolak akses keluar mobil pengunjung dari Giant untuk melewati Jalan Dirgantara.

Terlebih lagi, pihak Giant Sawojajar dinilai warga telah mengingkari kesepakatan terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Lalu Lintas (Amdal Lalin) pada kesepakatan awal bersama warga.

Pada waktu itu, kesepakatan awal manajemen Giant menyampaikan Amdal Lalin untuk akses keluar masuk kendaraan roda empat pengunjung melewati Jalan Danau Toba.

Akan tetapi, faktanya manajemen Giant tak melaksanakan ketentuan sesuai dalam Amdal lalin sehingga membuat warga kecewa. “Itu tak sesuai dengan yang ditandatangani. Waktu kajian Amdal lalin, tidak seperti itu kesepakatannya, kalau muncul baru lagi berarti memang tidak sesuai dengan yang lama,” ujar Ketua RW 10 Sumarsono (26/8/2018) saat ditemui wartawan disela jalan sehat. “Kalau lewat situ, malah membuat macet, apalagi juga banyak anak sekolah di depannya,” imbuhnya.

Melihat itu, kata Sumarsono, warga meminta pihak Giant untuk sementara menutup akses keluar mobil yang melewati Jalan Dirgantara itu, sampai ada kesepakatan dengan warga kembali dengan pihak Giant. “Kalau untuk sepeda motor dan mobil angkutan barang, bisa melewati Jalan Dirgantara. Tapi kalau untuk mobil pengunjung jangan lewat situ,” tegas dia.

Sementara itu, dari pihak Giant, Heru Sumarsono mengungkapkan pihaknya tidak berwenang menyampaikan statement.

Namun untuk hasil koordinasi dengan warga RW 10, pihaknya akan menyampaikan hal ini ke pimpinan pusat. “Saya akan sampaikan permintaan warga ini ke pusat. Bagaimana nantinya saya tidak bisa memberikan komentar mas,” janjinya.
Seperti diberitakan, warga sempat geram dengan pihak Giant Sawojajar. Sebab Giant mencabut dan membuang spanduk protes dari warga RW 10. Namun spanduk akhirnya dipasang kembali oleh warga.

Warga akan menunggu untuk kembali melakukan musyawarah. Jika nantinya tidak terdapat titik temu, warga akan melakukan upaya hukum, termasuk untuk mengirim surat kepada Pemkot Malang maupun DPRD Kota Malang. (*)